Prabowo Lantik Aktivis Buruh Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup

Jakarta Isu soal perombakan kabinet akhirnya menemui titik terang. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Pengumuman itu disampaikan pada Senin, 27 April 2026. Langsung saja, namanya jadi perbincangan hangat.

Bukan cuma soal jabatan barunya, tapi juga soal profil dan kekayaan pria yang satu ini. Publik mulai mengulik lagi rekam jejaknya. Apalagi, Jumhur bukanlah wajah baru di panggung pergerakan. Ia dikenal sebagai aktivis buruh yang keras mengkritik kebijakan ekonomi. Kini, ia masuk ke lingkar kekuasaan. Tentu saja, ini memicu rasa penasaran terutama soal transparansi harta yang ia miliki.

Aktivis yang Kini Duduk di Kursi Menteri

Penunjukan Jumhur dalam perombakan kabinet ini sebenarnya nggak tiba-tiba. Ada latar belakang panjang yang melandasinya. Sejak kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada akhir 1980-an, ia sudah terjun ke gerakan aktivis.

Waktu itu, ia menyoroti isu ketimpangan sosial dan ekonomi. Bahkan, gara-gara aksi demonstrasi, ia sempat mendekam di penjara dari tahun 1989 sampai 1992. Pengalaman pahit itu, menurut sejumlah pihak, justru membentuk karakternya yang kritis. Sampai sekarang, sifat itu masih melekat termasuk saat ia melontarkan kritik ke pemerintah.

Memasuki era reformasi, Jumhur nggak berhenti bergerak. Ia aktif di jalur pemberdayaan rakyat, lewat lembaga kajian CIDES dan berbagai organisasi buruh. Di sisi lain, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala BNP2TKI pada 2007–2014, di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sekarang, lewat reshuffle kabinet, ia kembali dipercaya mengisi posisi strategis.

Dari Ketua KSPSI ke Menteri Lingkungan Hidup

Sebelum dilantik, Jumhur menjabat sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) periode 2022–2027. Posisi ini, ya, cukup memperkuat citranya sebagai pembela kelompok pekerja dan masyarakat akar rumput.

Namun begitu, penunjukannya dianggap sebagai langkah politik yang agak mengejutkan. Sebab, selama ini ia dikenal vokal terhadap kebijakan ekonomi terutama soal tenaga kerja dan investasi. Jadi, ketika ia masuk kabinet, banyak yang bertanya-tanya: apa yang akan ia bawa?

Dengan latar belakang seperti itu, publik menilai kehadiran Jumhur bisa membawa perspektif baru. Apalagi, kebijakan lingkungan hidup seringkali bersinggungan langsung dengan industri dan nasib para pekerja. Mungkin, ini yang diharapkan.

LHKPN 2009: Satu-satunya Jejak Kekayaan yang Terbuka

Di tengah riuhnya pemberitaan soal reshuffle, perhatian juga tertuju pada harta kekayaan Jumhur Hidayat. Berdasarkan data yang tersedia, ia pernah melaporkan kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2009. Itu saja. Satu-satunya data yang terbuka untuk publik.

Jadi, wajar kalau banyak yang penasaran. Apalagi, di era keterbukaan seperti sekarang, transparansi harta pejabat jadi sorotan utama. Tapi, ya, kita lihat saja bagaimana ke depannya.