Ekonom: Kenaikan BBM Nonsubsidi Pertamina Berisiko Picu Efek Domino ke Logistik dan Industri

Jakarta Gejolak geopolitik di Timur Tengah lagi-lagi menggoyang harga minyak dunia. Imbasnya sampai ke dalam negeri, lewat penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh Pertamina. Nah, langkah ini berpotensi memicu efek domino. Sektor logistik dan industri bisa jadi yang paling merasakan dampak lanjutannya.

Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, bilang bahwa dari sisi mekanisme biaya, kenaikan harga yang ditempuh Pertamina pada 18 April lalu masih bisa dimengerti. Tapi, soal timing-nya, menurut dia, kurang pas dari sudut pandang komunikasi publik.

Memang, Pertamina cuma menaikkan harga untuk beberapa jenis BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sementara itu, Pertamax RON 92, Pertalite, dan solar subsidi harganya tetap. Yang menarik, keputusan ini justru datang saat harga minyak global mulai meredup. Ketegangan di Timur Tengah memang belum sepenuhnya reda, tapi setidaknya ada pelonggaran yang mendorong penurunan harga.

Data dari CNBC International per Selasa (21/4) menunjukkan, harga minyak WTI untuk pengiriman Mei anjlok 1,51% ke US$88,26 per barel. Minyak Brent untuk Juni juga melemah 0,68% ke US$94,87 per barel. Padahal sehari sebelumnya, Senin, harganya masih melonjak tajam sampai 7% untuk WTI dan 5% untuk Brent.

Josua menjelaskan, penyesuaian harga oleh perusahaan seperti Pertamina nggak cuma lihat harga spot harian. Mereka juga pertimbangkan biaya pengadaan, fluktuasi kurs, premi risiko, plus jeda waktu distribusi. Tapi, di mata publik, kredibilitas kebijakan ini jadi dipertanyakan kalau sifatnya nggak simetris.

“Kalau harga bisa cepat dinaikkan saat tekanan naik, maka harga juga semestinya cepat diturunkan bila penurunan biaya benar-benar bertahan,”

katanya, Selasa kemarin.

Lalu, bagaimana dampaknya ke konsumen? Josua menilai, secara agregat, konsumsi masyarakat mungkin belum langsung terpukul. Indeks Keyakinan Konsumen Maret 2026 masih optimis di angka 122,9. Survei Penjualan Eceran juga masih tumbuh, 2,4% secara tahunan dan 9,3% bulanan.

Namun begitu, tekanan itu pasti ada, dan akan terasa secara selektif. Kelompok yang paling kena imbas kemungkinan adalah rumah tangga menengah di perkotaan, pengguna kendaraan pribadi yang pakai BBM nonsubsidi, serta pelaku UKM dengan mobilitas tinggi.

“Dampak secara agregat memang belum besar, tetapi secara mikro cukup signifikan, terutama jika kenaikan harga BBM terjadi bersamaan dengan tekanan dari kurs dan biaya usaha yang masih tinggi,”

jelas Josua.

Dari sisi makro, dampak langsung ke inflasi diperkirakan masih terbatas. Proyeksinya, tambahan inflasi di April cuma sekitar 0,05 sampai 0,18 poin persentase. Efek penuhnya baru kelihatan di bulan Mei. Ini wajar, karena BBM yang naik harganya cuma sebagian kecil dari total konsumsi. Mayoritas masyarakat masih pakai jenis yang harganya nggak berubah.

Tapi jangan senang dulu. Risiko yang lebih serius justru datang dari dampak tidak langsung. Kenaikan biaya logistik, distribusi, dan produksi bisa jadi bom waktu. Khususnya kenaikan harga Dexlite dan Pertamina Dex, ini krusial banget karena berkaitan dengan kendaraan niaga berbasis diesel.

Menurut Josua, sektor-sektor seperti transportasi darat, jasa pertanian, hingga angkutan udara dan laut paling sensitif terhadap goncangan biaya energi. Sektor industri kimia seperti plastik, cat, dan karet juga bakal merasakan dampak yang signifikan.

Tekanan ini datang di waktu yang kurang baik. Kondisi manufaktur kita lagi tertekan. Indeks PMI Manufaktur Maret 2026 mencatat kenaikan harga input tertinggi sejak Maret 2024, salah satunya karena gangguan pasokan bahan baku dari konflik Timur Tengah. Situasi ini berpotensi mempersempit margin usaha dan menghambat ekspansi, terutama bagi industri yang sangat bergantung pada energi.

Di akhir pembicaraan, Josua menekankan beberapa syarat agar kebijakan kenaikan harga ini tetap kredibel. Pertama, penurunan harga minyak dunia harus dipantau ketat dan segera diturunkan ke harga domestik jika trennya bertahan. Kedua, pengawasan distribusi BBM subsidi harus diperketat agar nggak terjadi penyimpangan yang membebani APBN. Ketiga, pemerintah harus waspada terhadap risiko kenaikan ongkos logistik dan biaya produksi.

“Kalau tiga hal itu tidak dijaga, maka kebijakan ini mungkin membantu pemulihan marjin badan usaha dalam jangka pendek, tetapi memindahkan tekanan ke inflasi tidak langsung, dunia usaha, dan beban subsidi dalam periode berikutnya,”

pungkasnya.