103 Hunian Tetap Korban Bencana Tapanuli Utara Dikebut, 70 Unit Ditargetkan Rampung Mei 2026

Proyek hunian tetap untuk korban bencana di Tapanuli Utara kini sudah memasuki tahap akhir. Di Desa Dolok Nauli, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebanyak 103 unit rumah sedang dikebut penyelesaiannya. Menariknya, 70 unit di antaranya bahkan sudah punya calon penghuni yang jelas.

Menurut rencana, 70 unit pertama itu ditargetkan rampung seratus persen dan siap dihuni pada Mei 2026 mendatang. Para calon penghuni ini adalah warga yang terdampak banjir bandang dan longsor hebat yang melanda kawasan itu pada November tahun lalu.

Kepala BNPB, Suharyanto, memberikan penegasan melalui keterangan video pada Senin, 20 April 2026.

"Sudah ada calon penghuninya. Ini yang tahap awal ada 70 unit, insyaallah di bulan Mei 2026 sudah jadi 100 persen dan bisa segera ditempati," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa 33 unit rumah berikutnya sudah mulai dikerjakan sebagai bagian dari tahap kedua pembangunan. Upaya percepatan ini, kata dia, adalah bukti komitmen pemerintah dalam masa transisi menuju pemulihan pascabencana.

"Ini adalah wujud bahwa penanganan bencana Sumatra tentu terus bergerak maju ke depan. Seluruh daerah, khususnya Tapanuli Utara, sekarang masuk tahap proses transisi menuju pemulihan, jadi tidak ada lagi masyarakat yang tidak tertangani," imbuh Suharyanto.

Proyek yang merupakan hasil kolaborasi BNPB dengan Yayasan Buddha Tzu Chi ini punya spesifikasi yang cukup baik. Setiap unitnya dilengkapi dua kamar tidur, satu kamar mandi, plus dapur yang menyatu dengan area cuci. Yang paling penting, lokasinya dipilih yang aman jauh dari risiko banjir atau longsor berulang.

Dari segi konstruksi, rumah-rumah ini didesain tahan gempa. Materialnya menggunakan bata merah dengan fondasi dari batu kali yang diperkuat tulangan besi. Sebuah langkah yang cukup krusial mengingat daerah tersebut rawan bencana.

Saat ini, para korban masih tinggal sementara di rumah saudara atau kerabat. Mereka mendapat bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per keluarga setiap bulannya. Namun, bantuan itu tak dimaksudkan untuk selamanya.

BNPB menargetkan seluruh proses relokasi bisa tuntas paling lambat Juni 2026. Dengan begitu, kehidupan sosial dan ekonomi warga perlahan bisa kembali normal, tanpa lagi menggantungkan diri pada bantuan tunai tersebut.

"Kita harapkan pada bulan Juni mendatang seluruh warga sudah bisa pindah ke hunian tetap ini, sehingga pemberian DTH tidak perlu diperpanjang lagi," pungkas Suharyanto.

Jika target itu terpenuhi, maka sebelum pertengahan tahun depan, para penyintas bencana itu akhirnya bisa benar-benar pulang. Bukan ke tenda atau rumah singgah, melainkan ke rumah permanen mereka yang baru.