Kementerian PU Resmikan Dua Sentra Gizi Baru di Perbatasan RI-Timor Leste

Jakarta - Dua dapur baru untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya berdiri di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) baru saja merampungkan pembangunan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di dua titik: Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin, Nusa Tenggara Timur.

Lokasinya tersebar di dua kabupaten. Di Timor Tengah Utara, tepatnya di PLBN Wini, SPPG dibangun di atas lahan seluas 1.408,63 meter persegi. Sementara itu, di Kabupaten Malaka, fasilitas serupa menempati area 1.469,12 meter persegi di PLBN Motamasin.

Keberadaan fasilitas ini bukan cuma soal bangunan fisik. Menurut pemerintah, ini adalah langkah nyata memperluas layanan dasar hingga ke ujung negeri. Di sisi lain, PLBN pun diharapkan tak sekadar jadi pos perbatasan, tapi juga tumbuh sebagai pusat pelayanan dan penggerak ekonomi warga sekitar.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pentingnya program ini.

"Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4/2026).

Ia menjelaskan, program ini punya dampak berganda. Selain urusan gizi, juga dirancang untuk mendongkrak ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM setempat. "Dengan demikian, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional," tambah Dody.

Pemilihan lokasi di perbatasan memang disengaja. Pembangunan difokuskan pada wilayah yang dinilai paling membutuhkan layanan gizi mendesak.

"Ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara," tegasnya. Menurut Dody, kehadiran SPPG ini untuk memastikan akses gizi yang layak, menjaga stabilitas harga pangan, dan menjamin ketersediaan makanan bagi masyarakat yang tinggal di garis terdepan negeri.

Dengan selesainya kedua sentra ini, harapannya jelas: dukungan untuk pelaksanaan MBG, terutama bagi anak-anak di perbatasan, bisa lebih optimal. Targetnya ganda, meningkatkan kualitas gizi sekaligus memutar roda ekonomi lokal.

Pengerjaan proyek ini ditangani oleh Satuan Kerja Prasarana Strategis NTT di bawah Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk bertindak sebagai kontraktor, dengan PT Agrinas Jaladri Nusantara sebagai pengawas.

Fasilitas yang disiapkan terbilang lengkap. Ada dapur utama, area untuk mencuci peralatan dan bahan makanan, gudang kering dan basah, serta ruang penyimpanan. Mereka juga membangun jaringan air bersih dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk menjaga standar kebersihan dan lingkungan.

Tak ketinggalan, infrastruktur pendukung seperti ruang panel, tempat pembuangan sampah, dan penataan lanskap kawasan juga disiapkan.

Pada intinya, Kementerian PU menegaskan bahwa membangun infrastruktur di perbatasan adalah cara untuk memeratakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. SPPG lebih dari sekadar dapur umum. Ia adalah simbol. Bukti bahwa negara hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia, di mana pun mereka berada, punya akses yang setara terhadap gizi yang layak.