Program Bedah Rumah 40.000 Unit di Jabar Resmi Dimulai, Libatkan UMKM Lewat Tender Rakyat

Hari itu di Kampung Kiaraeunyeuh, suasana berbeda dari biasanya. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) berdiri di depan sebuah rumah sederhana, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Mereka bukan sekadar berkunjung, melainkan secara resmi menandai dimulainya program bedah rumah skala besar di Jawa Barat. Acara simbolis ini dipusatkan di Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, dengan sepuluh rumah pertama yang langsung direnovasi.

Program ini sendiri merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Namun begitu, pelaksanaannya di lapangan punya cerita tersendiri.

"Dengan ini saya resmikan dimulainya renovasi 40.000 rumah di Jabar bantuan dari program bedah rumah Kementerian PKP,"

kata KDM, beberapa hari lalu. Pernyataannya itu disampaikan di rumah Ibu Lis Mulyani, salah satu penerima manfaat.

Dedi Mulyadi tak cuma memberi sambutan. Ia juga meninjau langsung kondisi rumah warga, seperti milik seorang penjahit. Kepada si pemilik rumah, ia menyampaikan kabar gembira.

"Dari Menteri PKP sebesar Rp 20 juta, insyaallah dari saya ada tambahan Rp 20 juta lagi. Buat tambah modal usaha menjahitnya,"

ujarnya penuh semangat.

Sumiati, sang penerima bantuan, tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Ia berterima kasih kepada KDM dan Menteri Maruarar Sirait yang tak hanya membenahi tempat tinggalnya, tetapi juga memberi suntikan dana untuk usahanya.

"Terima kasih semoga menjadi berkah amal ibadah buat Bapak KDM dan Pak Menteri,"

tutur Sumiati dengan haru.

Bedah Rumah Gunakan Tender Rakyat, UMKM Lokal Dilibatkan

Lalu, bagaimana skema kerjanya? Program ini menyasar rumah-rumah tidak layak huni, dengan target awal sepuluh unit per desa di seluruh Indonesia. Angkanya memang ambisius. Menurut Maruarar Sirait, pemerintah tahun ini mengejar renovasi 400.000 unit. Dan Jawa Barat mendapat porsi terbesar, hampir 40.000 unit dari total tersebut.

Nah, yang menarik justru caranya. Setiap rumah dapat bantuan Rp 20 juta untuk bahan bangunan dan upah tukang. Tapi alih-alih dikerjakan oleh kontraktor besar, proyek ini justru melibatkan warga dan UMKM setempat lewat mekanisme "tender rakyat" BSPS.

Caranya praktis. Sepuluh penerima manfaat membentuk kelompok, lalu mengundang tiga toko bangunan terdekat untuk menawar. Mereka yang kasih harga terbaik dan transparan yang menang. Di Desa Banyusari contohnya, metode ini berhasil menghemat anggaran. Dari total Rp 175 juta untuk sepuluh rumah, pemenang tender bisa menyelesaikan pekerjaan dengan Rp 164 juta. Biaya tukangnya sendiri sekitar Rp 25 juta. Sisa dananya? Bisa dipakai lagi buat beli material tambahan.

Menurut Maruarar, dampaknya jadi berlapis. Selain rumah jadi layak huni, perputaran ekonomi lokal ikut terdongkrak. Keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga lebih terasa.

Di sisi lain, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebut alokasi BSPS di wilayahnya cukup besar. Sebanyak 966 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 63 desa akan menjadi sasaran. Sebuah pekerjaan rumah yang panjang, tapi langkah awalnya sudah dimulai dari kampung-kampung seperti Kiaraeunyeuh ini.