APBD Makassar Terserap 11,07%, Wali Kota Tekankan Kualitas Hasil Lebih Penting dari Kecepatan Anggaran

Makassar Baru saja memasuki triwulan pertama tahun 2026, Pemerintah Kota Makassar sudah punya angka untuk dibahas. Realisasi APBD mereka sejauh ini menyentuh angka Rp465 miliar. Kalau dirunut, itu setara dengan 11,07% dari total pagu anggaran yang mencapai Rp4,2 triliun. Di sisi lain, capaian fisiknya sedikit lebih tinggi, yakni 11,36 persen.

Angka-angka itu mengemuka dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi atau Monev yang digelar di Balai Kota, Kamis lalu (16/04/2026). Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sendiri yang memimpin jalannya rapat.

Bagi Munafri, monev bukan sekadar ritual rutin. Ia menegaskan, forum ini adalah instrumen krusial untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan yang paling penting benar-benar terasa manfaatnya bagi warga. Sayangnya, menurut pengamatannya, masih sering terjadi ketidakselarasan antara rencana yang dibuat di atas kertas dengan eksekusi di lapangan.

“Perencanaan itu harus jelas bagaimana bentuknya, dan setelah direncanakan, pola eksekusinya seperti apa,” tegas Munafri.

Ia lantas mengingatkan satu hal penting. Keberhasilan sebuah APBD tidak boleh cuma diukur dari seberapa cepat anggaran terserap. Yang lebih utama justru kualitas hasilnya. Makanya, ia meminta semua perangkat daerah fokus pada outcome, terutama dalam hal layanan publik, penguatan ekonomi, dan tentu saja kesejahteraan masyarakat.

Soal anggaran, Munafri juga berpesan agar efisiensi jadi perhatian. Pemborosan harus dihindari. Pola kerja sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilainya masih sebatas berorientasi aktivitas, bukan pada dampak kinerja. Untuk memperbaikinya, kolaborasi lintas sektor disebut sebagai kuncinya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya indikator kinerja yang terukur. Evaluasi yang dilakukan pun harus menghasilkan keputusan konkret untuk perbaikan di periode berikutnya. Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan program jangan sampai menumpuk di akhir tahun. Itu pola lama yang harus diubah.

“Yang paling penting di triwulan pertama bukan capaiannya, tapi ketepatan arah,” ujarnya menegaskan.

Laporan terpisah datang dari Kepala Bappeda Kota Makassar, Muh. Dahyal. Ia menyebut realisasi pendapatan daerah hingga Maret 2026 sudah mencapai Rp1,041 triliun. Angka ini setara dengan 22,14% dari target Rp4,7 triliun, dan menunjukkan peningkatan dibanding periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 20,91%.

Dahyal melihat tren ini sebagai sinyal positif. Menurutnya, ini menunjukkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah yang semakin membaik. Program-program prioritas, baik yang berasal dari agenda nasional maupun RPJMD 2025–2029, juga dilaporkan berjalan sesuai rencana.

Secara keseluruhan, rapat monev ini diharapkan bukan sekadar formalitas. Ia menjadi penanda sekaligus pengingat, agar seluruh program pembangunan tetap berada di jalur yang tepat. Tujuannya satu: memberikan dampak nyata bagi masyarakat Makassar.