APBN Sulsel Defisit Rp6,07 Triliun, Belanja Melonjak Sementara Penerimaan Tertinggal

MAKASSAR Laporan terbaru dari Kementerian Keuangan menunjukkan kondisi APBN di Sulawesi Selatan hingga Februari 2026. Angkanya? Defisit, dan cukup dalam: Rp6,07 triliun.

Penyebabnya bisa dilihat dari selisih yang mencolok antara pemasukan dan pengeluaran. Di satu sisi, realisasi pendapatan negara baru menyentuh Rp2,11 triliun. Di sisi lain, belanja negara sudah melesat jauh lebih tinggi, mencapai Rp8,18 triliun.

Martha Octavia, Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel, membeberkan bahwa belanja negara di wilayahnya telah menyerap 16,1% dari pagu yang ada. Yang menarik, angka ini melonjak hampir 13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kemenkeu sendiri menegaskan bahwa pengeluaran ini diarahkan secara optimal. Tujuannya jelas: mendorong pembangunan dan memperkuat layanan publik di daerah.

"Meningkatnya belanja negara diharapkan membuat layanan publik berjalan baik, kegiatan ekonomi bergerak, dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,"

Demikian penjelasan Martha Octavia di Makassar, Selasa (14/4/2026).

Namun begitu, ceritanya berbeda di sisi pendapatan. Pencapaiannya baru sekitar 11,45% dari target. Rinciannya, penerimaan perpajakan baru Rp1,45 triliun dari target Rp14,37 triliun. Lalu, ada kepabeanan dan cukai yang baru terkumpul Rp32,11 miliar, jauh dari target Rp373,43 miliar. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun serupa, baru Rp619,91 miliar dari pagu Rp3,68 triliun.

Dari sisi pengeluaran, Hari Utomo, Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulsel, memberikan penjelasan lebih detail. Kenaikan signifikan terjadi pada belanja pemerintah pusat, yang sudah terealisasi Rp2,21 triliun atau 9,19% dari pagunya.

Lonjakan paling mencolok justru ada di pos belanja modal. Realisasinya per Februari 2026 mencapai Rp47,78 miliar angka yang jauh lebih tinggi ketimbang realisasi Februari 2025 yang hanya Rp17,79 miliar.

Dana itu digunakan untuk sejumlah proyek infrastruktur. Misalnya, preservasi jalan dan jembatan di rute Watampone-Pompanua-Tarumpakae, ruas jalan di batas Kota Makassar-Maros, serta pembangunan terminal tipe A Songka di Palopo.

"Meskipun naik, tapi masih jauh dari target belanja modal yang memiliki pagu Rp3,71 triliun. Paling tidak harusnya sudah terealisasi sekitar 10%, tapi ini baru 1,29%. Mungkin nanti kita akan dorong Satker supaya serapannya bisa ditingkatkan,"

Kata Hari Utomo, mengakui bahwa masih ada pekerjaan rumah untuk mempercepat penyerapan anggaran.

Beberapa komponen belanja pusat lain juga naik. Belanja pegawai, contohnya, terealisasi Rp1,51 triliun (dibanding Rp1,28 triliun tahun lalu). Belanja barang juga naik jadi Rp649,99 miliar dari sebelumnya Rp408,61 miliar.

Tapi, ada satu pos yang justru turun drastis: belanja bantuan sosial (bansos). Realisasinya hanya Rp2,32 miliar, jauh menurun dari Rp16,99 miliar di Februari 2025.

Sementara untuk Transfer Ke Daerah (TKD), realisasinya mencapai Rp5,97 triliun atau 22,32% dari pagu. Meski terlihat lebih baik, beberapa komponen di dalamnya justru mengalami penurunan. Dana bagi hasil, misalnya, hanya Rp32,12 miliar, turun dari Rp78,2 miliar di periode sama tahun sebelumnya. Realisasi dana desa juga lebih rendah, yakni Rp14,82 miliar, dibandingkan Rp104,7 miliar di tahun 2025.

Jadi, gambaran umumnya begini: belanja memang terdorong lebih cepat, terutama untuk proyek-proyek fisik. Namun di saat yang sama, pendapatan masih perlu dikejar, dan penyerapan untuk beberapa program khusus justru melambat. Defisit Rp6 triliun itu menjadi penanda dinamika fiskal yang sedang berlangsung di Sulsel.