MAKASSAR Laporan terbaru dari Kementerian Keuangan menunjukkan kondisi APBN di Sulawesi Selatan hingga Februari 2026. Angkanya? Defisit, dan cukup dalam: Rp6,07 triliun.
Penyebabnya bisa dilihat dari selisih yang mencolok antara pemasukan dan pengeluaran. Di satu sisi, realisasi pendapatan negara baru menyentuh Rp2,11 triliun. Di sisi lain, belanja negara sudah melesat jauh lebih tinggi, mencapai Rp8,18 triliun.
Martha Octavia, Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel, membeberkan bahwa belanja negara di wilayahnya telah menyerap 16,1% dari pagu yang ada. Yang menarik, angka ini melonjak hampir 13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kemenkeu sendiri menegaskan bahwa pengeluaran ini diarahkan secara optimal. Tujuannya jelas: mendorong pembangunan dan memperkuat layanan publik di daerah.
Demikian penjelasan Martha Octavia di Makassar, Selasa (14/4/2026).
Namun begitu, ceritanya berbeda di sisi pendapatan. Pencapaiannya baru sekitar 11,45% dari target. Rinciannya, penerimaan perpajakan baru Rp1,45 triliun dari target Rp14,37 triliun. Lalu, ada kepabeanan dan cukai yang baru terkumpul Rp32,11 miliar, jauh dari target Rp373,43 miliar. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun serupa, baru Rp619,91 miliar dari pagu Rp3,68 triliun.
Dari sisi pengeluaran, Hari Utomo, Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulsel, memberikan penjelasan lebih detail. Kenaikan signifikan terjadi pada belanja pemerintah pusat, yang sudah terealisasi Rp2,21 triliun atau 9,19% dari pagunya.
Artikel Terkait
Wamendagri Soroti Pentingnya Sinkronisasi Pembangunan di Jawa Timur
Blokade AS di Selat Hormuz Picu Ketegangan Global, Sekutu Eropa Ambil Jarak
KPK Sita Enam Barang Milik Saksi Kasus Bea Cukai, Diduga Pemberian Tersangka
FTSE Russell Pertahankan Status Pasar Berkembang Indonesia, Proyeksi ADB Optimistis