Ekonom Kritik Rencana Pemerintah Tarik PNM dan Whoosh ke Bawah Kemenkeu

Rencana pemerintah untuk mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan operator kereta cepat Whoosh, lalu menempatkannya di bawah Kementerian Keuangan, ternyata tak diterima begitu saja. Banyak ekonom yang angkat bicara, menyuarakan kekhawatiran. Mereka bilang, langkah ini berisiko bikin inefisiensi dan malah mengacaukan tata kelola BUMN yang sudah terbangun.

Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, tak ragu menyebut ide ini sebagai kemunduran. Baginya, ini seperti memutar waktu ke era sebelum Kementerian BUMN berdiri, di mana perusahaan negara tersebar di berbagai kementerian teknis.

“Ide Whoosh dan PNM ditarik di bawah Kemenkeu adalah langkah mundur, seperti kembali ke era sebelum kementerian BUMN lahir,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendirian Danantara sebagai induk BUMN infrastruktur itu langkah bagus. “Jangan sampai diganggu dengan langkah-langkah yang justru kontraproduktif,” tegas Wija.

Soal Whoosh, menurutnya, ini sektor yang sangat teknis. Kemenkeu dinilai tak punya keahlian di bidang itu. “KAI dan Danantara merupakan umbrella yang tepat,” katanya. Di sisi lain, beban kerja Kemenkeu sudah sangat berat. Menambah tugas baru justru berpotensi mengganggu fokus mereka mengurus kebijakan fiskal, apalagi di tengah berbagai persoalan internal yang masih ada.

“Tugas Kemenkeu sudah teramat banyak. Bukannya ditambah dengan tugas baru, Kemenkeu justru perlu lebih fokus ke kebijakan fiskal,” jelasnya.

Ia bahkan berpendapat, lembaga seperti LPDP dan SMI pun sebaiknya dipisahkan dari Kemenkeu.

Lalu ada rencana mentransformasi PNM jadi bank UMKM. Wijayanto melihat ini juga bermasalah. Pemerintah, katanya, sudah punya terlalu banyak bank BUMN. Alih-alih bikin bank baru, konsolidasi antar bank yang ada justru lebih masuk akal.

Pandangan senada datang dari Nailul Huda, ekonom Celios. Ia menilai pengambilalihan BUMN oleh kementerian justru bisa merugikan jika perusahaan itu sudah berjalan profesional.

“Ketika sudah mampu dikelola secara profesional oleh BUMN, maka seharusnya dibiarkan dikelola secara mandiri. Maka, saya rasa tidak seharusnya PT PNM ini diambil oleh Kemenkeu,” ujar Nailul.

Ia pun mempertanyakan alasan di balik rencana ini. Mandat Kemenkeu kan fiskal, bukan urusan UMKM. “PT PNM buat apa? Jika terkait dengan memperkuat pembiayaan untuk rakyat kecil, ya kembangkan skema yang ada dengan menggunakan instrumen yang sudah terbentuk,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa pembahasan pengambilalihan PNM memang sedang berlangsung. Fokus utamanya adalah menjadikan PNM sebagai bank UMKM. Sementara untuk Whoosh, pembahasan disebutnya sudah rampung dan tinggal menunggu pengumuman resmi.

Rencana ini jelas menuai sorotan tajam. Banyak yang mempertanyakan, apakah langkah ini justru akan mengaburkan peran utama Kemenkeu dan membawa pengelolaan BUMN ke arah yang kurang tepat.