Ekonom Kritik Rencana Pemerintah Tarik PNM dan Whoosh ke Bawah Kemenkeu

Rencana pemerintah untuk mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan operator kereta cepat Whoosh, lalu menempatkannya di bawah Kementerian Keuangan, ternyata tak diterima begitu saja. Banyak ekonom yang angkat bicara, menyuarakan kekhawatiran. Mereka bilang, langkah ini berisiko bikin inefisiensi dan malah mengacaukan tata kelola BUMN yang sudah terbangun.

Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, tak ragu menyebut ide ini sebagai kemunduran. Baginya, ini seperti memutar waktu ke era sebelum Kementerian BUMN berdiri, di mana perusahaan negara tersebar di berbagai kementerian teknis.

Ia menambahkan, pendirian Danantara sebagai induk BUMN infrastruktur itu langkah bagus. “Jangan sampai diganggu dengan langkah-langkah yang justru kontraproduktif,” tegas Wija.

Soal Whoosh, menurutnya, ini sektor yang sangat teknis. Kemenkeu dinilai tak punya keahlian di bidang itu. “KAI dan Danantara merupakan umbrella yang tepat,” katanya. Di sisi lain, beban kerja Kemenkeu sudah sangat berat. Menambah tugas baru justru berpotensi mengganggu fokus mereka mengurus kebijakan fiskal, apalagi di tengah berbagai persoalan internal yang masih ada.

Ia bahkan berpendapat, lembaga seperti LPDP dan SMI pun sebaiknya dipisahkan dari Kemenkeu.