Kemenbud dan BPS Perkuat Basis Data Kebudayaan untuk Sensus Ekonomi 2026

Kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan dan Badan Pusat Statistik (BPS) semakin digenjot. Tujuannya jelas: menjadikan kebudayaan sebagai motor penggerak ekonomi. Nah, sinergi ini diarahkan untuk membangun basis data yang kokoh, sehingga kontribusi sektor budaya terhadap perekonomian nasional bisa terukur dan nyata.

Menyambut Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar April hingga Agustus mendatang, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan apresiasinya. Dukungan BPS, katanya, sangat vital untuk memperkuat fondasi data kebudayaan kita. Sejak berdiri, Kemenbud memang tak cuma fokus pada seni. Mereka menggarap sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan secara lebih komprehensif.

“Budaya seringkali dikorelasikan dengan seni, padahal cakupannya jauh lebih luas. Indonesia memiliki keragaman luar biasa yang dapat disebut megadiversity, yang tercermin dalam berbagai ekspresi budaya,”

ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4).

Ia melanjutkan, upaya pemajuan itu mencakup banyak hal: mulai dari pelindungan, pengembangan, sampai diplomasi budaya. Semua itu berlandaskan UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 2017. Tapi semuanya butuh data yang akurat. Tanpa data, kebijakan bisa meleset, termasuk saat mengukur sumbangsih ekonomi dari sektor budaya.

“Kami berharap melalui Sensus Ekonomi, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kontribusi ekonomi budaya. Dengan data yang tepat, kebijakan yang dihasilkan juga akan lebih tepat,”

tegasnya.

Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti sepakat. Data statistik, menurutnya, punya potensi besar untuk menyokong kebijakan kebudayaan yang lebih terukur.

“Potensi dari Sensus Ekonomi bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Kebudayaan,”

kata Amalia.

Dalam paparannya yang bertajuk 'Kebudayaan dalam Data Statistik', Amalia membeberkan beberapa temuan menarik. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya ternyata cukup dinamis. Data BPS mencatat, hampir 47,56 persen penduduk berusia 5 tahun ke atas pernah menonton pertunjukan atau pameran secara langsung. Dari semua jenis seni, musik paling digemari, dengan angka mencapai 52,55 persen.

Namun begitu, ada beberapa hal yang mencolok. Pengetahuan tentang tradisi lisan, contohnya, justru lebih tinggi di kota ketimbang di desa. Sementara itu, wisata budaya rupanya belum jadi pilihan utama. Angkanya cuma sekitar 13,19 persen dari total wisata komersial, masih kalah jauh dibandingkan kunjungan ke destinasi alam.

Untuk menangkap dinamika ekonomi yang terus berubah, BPS juga telah memperbarui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025. Klasifikasi yang mengacu pada standar internasional ini diharapkan bisa lebih responsif, termasuk dalam mendata aktivitas sektor kebudayaan.

Fadli Zon sendiri melihat masih banyak celah. Banyak potensi budaya, pelaku, bahkan klasifikasi profesinya, yang belum terintegrasi dengan baik. Karena itulah, Kemenbud mendorong koordinasi lebih ketat dengan BPS. Tujuannya untuk memetakan data secara lebih rinci, sehingga nantinya bisa diadopsi ke dalam KBLI dan juga Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI). Isu kekayaan intelektual juga tak luput dari perhatian.

Dukungan praktis pun diberikan. Kemenbud akan membantu sosialisasi dan mendorong partisipasi masyarakat serta pelaku budaya dalam Sensus Ekonomi nanti. Harapannya, langkah-langkah ini bisa memperkuat basis data kebudayaan nasional sebagai landasan kebijakan ke depan.

Pertemuan itu ditutup dengan kehadiran sejumlah pejabat dari kedua belah pihak. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha dan jajaran terkait lainnya turut hadir, menandakan keseriusan kolaborasi ini.