Kabupaten Tuban dan Bojonegoro jadi lokasi pengawasan. Di sinilah, Rabu lalu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani menegaskan komitmen Kejaksaan Agung untuk mengawal program Makan Bergizi Gratis. Program prioritas nasional ini tak main-main sasarannya: peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Tujuannya jelas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita.
Nah, untuk memastikan program ini berjalan mulus, Kejagung menggandeng Badan Gizi Nasional. Kerja samanya bukan sekadar formalitas. Mereka bertukar data dan mengandalkan pendekatan intelijen terintegrasi untuk mencegah penyimpangan sejak dini. Menurut Reda, semua ini sejalan dengan amanat Perpres Nomor 115 Tahun 2025 yang menekankan sinergi lintas sektor.
Kolaborasi bahkan merambah hingga tingkat desa. Kejaksaan menjadikan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau ABPEDNAS sebagai mitra strategis di lapangan.
"ABPEDNAS membantu kami melakukan deteksi dini," ujar Reda.
"Mereka terlibat dalam pengumpulan data aktual hingga pemantauan partisipatif. Ini penting untuk memastikan akuntabilitas program sampai ke tingkat terbawah."
Lalu, bagaimana pendekatan pengawasannya? Kejaksaan mengoptimalkan fungsi intelijen lewat tiga pilar. Di tahap hulu, fokusnya pada pengendalian kualitas dan kesiapan unit pelayanan. Pada proses distribusi, yang dikejar adalah transparansi dan sistem terukur. Sementara di hilir, validasi penerima manfaat dan umpan balik masyarakat menjadi kunci.
Di sisi lain, teknologi digital memegang peran sentral. Kejagung memanfaatkannya untuk pemantauan real-time. Sistem ini dirancang sebagai early warning system yang peka. Tujuannya, mendeteksi cepat segala potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan mulai dari penyalahgunaan anggaran sampai kendala logistik di lapangan.
Berdasarkan pantauan di Tuban dan Bojonegoro, memang ada dinamika terkait distribusi dan kesiapan pelayanan. Menanggapi temuan itu, Reda menegaskan bahwa pendekatan preventif lebih diutamakan.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Kembali dengan Komitmen Investasi Rp 575 Triliun dari Jepang dan Korea
Megawati Serahkan 126 Sertifikat HKI untuk Lindungi Karya Seni dan Budaya Bali
Ekonom Sarankan Alihkan Subsidi BBM untuk Percepatan Elektrifikasi Hadapi Risiko Geopolitik
Kerangka Manusia Ditemukan di Perkebunan Lereng Muria, Identitas Masih Misterius