Indonesia Buka Investasi Karbon Swasta, Jepang Diajak Kerja Sama di Tokyo

Di Tokyo, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan pesan yang cukup jelas: Indonesia membuka pintu lebar-lebar untuk investasi karbon dari pihak swasta. Tak terkecuali bagi investor dari Jepang. Menurutnya, peluang itu bisa dimanfaatkan lewat beragam skema, misalnya dengan kegiatan aforestasi dan reforestasi di taman nasional.

“Peluang ini semakin terbuka dengan terbitnya kebijakan nasional terkait Nilai Ekonomi Karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional, yang memungkinkan implementasi Voluntary Carbon Market secara lebih terstruktur dan kredibel,” ujar Raja Juli dalam keterangannya di Tokyo, dikutip dari Antara, Selasa, 31 Maret 2026.

Pernyataan itu disampaikannya dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Ishihara Hirotaka. Pertemuan itu sendiri dinilai sebagai momentum penting. Bukan cuma untuk memperkuat kerja sama di bidang kehutanan dan konservasi, tapi juga kolaborasi yang lebih luas dalam menghadapi perubahan iklim.

“Melalui pertemuan ini, Indonesia dan Jepang menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi di sektor kehutanan, sekaligus mendorong solusi inovatif berbasis alam untuk menghadapi tantangan perubahan iklim global,” lanjut Raja Juli.

Di sisi lain, Pemerintah Jepang ternyata sudah lebih dulu memberi apresiasi. Mereka menyoroti nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dengan Prefektur Shizuoka yang membahas perlindungan satwa liar, termasuk program breeding loan komodo. Jepang juga mengajak Indonesia untuk bergabung dalam Asia Protected Areas Partnership, sebuah jejaring kawasan lindung yang melibatkan 17 negara di Asia.