Pemerintah Alihkan Anggaran Hingga Rp130,2 Triliun untuk Prioritas Produktif

Jakarta, 31 Maret 2026 – Pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengamankan keuangan negara di tengah gejolak global. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan adanya prioritisasi dan pengalihan anggaran di tubuh kementerian dan lembaga. Langkah ini tak lepas dari situasi dunia yang memanas, terutama konflik di Timur Tengah yang terus mendorong harga minyak mentah dan menekan stok global.

“Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas,” jelas Airlangga dalam konferensi pers virtual, Selasa lalu.

Ia menyebut pos-pos seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, dan acara seremonial akan dikurangi. Dana yang ada akan dialihkan ke hal-hal yang lebih produktif dan langsung menyentuh masyarakat.

“Termasuk untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatra,” tambahnya.

Nilai yang diproyeksikan untuk dialihkan cukup besar, berkisar antara Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun. Airlangga juga menekankan pemerintah terus mendorong percepatan dan penajaman belanja agar anggaran benar-benar optimal.

(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)

Stok BBM Aman, Fondasi Ekonomi Dikatakan Kokoh

Di sisi lain, di balik semua penyesuaian ini, Airlangga berusaha menenangkan publik. Ia memastikan kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kuat. Pernyataan ini ia sampaikan justru di saat ketidakpastian global dan fluktuasi harga minyak sedang tinggi-tingginya.

“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga,” tegasnya.

Menurutnya, dinamika global yang menguji ketahanan rantai pasok dunia justru menunjukkan sisi lain Indonesia. Bangsa ini, katanya, terbukti adaptif, tangguh, dan punya daya tahan yang baik.

“Situasi ini bukan lah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien,” tutur Airlangga.

Meski begitu, pemerintah tak tinggal diam. Meningkatnya tensi geopolitik langsung direspons dengan langkah mitigasi dan antisipasi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Momentum sulit ini justru dimanfaatkan untuk melakukan transformasi.

“Program kebijakan ini disebut dengan delapan butir transformasi budaya kerja nasional,” urai Airlangga, “ditambah dengan kebijakan energi.”