Di posko pengungsian mandiri, dialog dengan warga berlangsung cair. Keluh kesah mereka beragam, dari urusan logistik sehari-hari sampai beban psikologis karena situasi yang belum jelas ujungnya.
DPRD sendiri apresiasi respons cepat BPBD setempat. Tapi, menurut mereka, penanganan harus ditingkatkan. Perlu sinergi dengan lembaga teknis seperti BMKG dan dukungan dari banyak sektor. “Pendekatan kolaboratif antara DPRD, pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap terarah dan efektif,” kata Kosmas lagi.
Selain urusan teknis, kondisi sosial warga gak boleh dilupakan. Rasa cemas yang menggumpal itu perlu pendampingan, mungkin melibatkan psikolog dan tokoh masyarakat setempat.
Beberapa langkah segera disiapkan. Mulai dari mendatangkan ahli geologi untuk kajian komprehensif, memastikan bantuan logistik tersalur, sampai menyiapkan skenario jangka panjang jika wilayah itu ternyata berisiko tinggi. Edukasi kebencanaan juga penting, biar masyarakat paham dan siap menghadapi kemungkinan terburuk.
Hasil peninjauan lapangan ini akan dibawa ke forum resmi DPRD. Tujuannya satu: mendorong kebijakan yang lebih konkret dari pemda. Kosmas menutup dengan pesan: “Yang terpenting adalah masyarakat tetap tenang, mengikuti arahan pemerintah dan bersama-sama menjaga keselamatan. Sementara itu, kita dorong agar langkah-langkah teknis segera dilakukan secara tepat.”
Nah, sekarang tinggal menunggu tindak lanjutnya. Warga Nagekeo berharap retakan di tanah itu tidak diikuti oleh retakan dalam penanganan.
Artikel Terkait
Turki Netralisir Rudal Balistik Iran yang Masuk Wilayah Udara
Presiden Prabowo Saksikan Penandatanganan Kerja Sama Indonesia-Jepang Senilai USD 23,63 Miliar
KPK Tangkap Dua Tersangka Baru Kasus Suap Kuota Haji, Nilai Suap Capai Ratusan Ribu Dolar
KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Kuota Haji, Dugaan Suap Mencapai Miliaran Rupiah