PM Spanyol Kecam Israel Cegah Patriark Masuk Gereja Makam Suci

Pedro Sanchez tak bisa menyembunyikan kemarahannya. Perdana Menteri Spanyol itu secara terbuka mengecam aksi polisi Israel yang menghalangi Patriark Latin Yerusalem untuk masuk ke Gereja Makam Suci, tepat sebelum Misa Minggu Palma digelar. Bagi Sanchez, ini bukan sekadar insiden kecil, melainkan serangan langsung terhadap kebebasan beragama.

Di akun X-nya, ia menulis dengan nada keras. "Netanyahu telah mencegah umat Katolik merayakan Minggu Palma di tempat-tempat suci di Yerusalem. Tanpa penjelasan apapun, tanpa alasan atau pembenaran," tulisnya, seperti dilaporkan AFP, Senin (30/3/2026).

Spanyol pun mendesak Israel agar segera mengubah sikap. Sanchez menekankan, menghormati hak beragama dan mengedepankan toleransi adalah pondasi penting untuk hidup berdampingan. Tanpa itu, semuanya akan runtuh.

"Kami mengutuk serangan yang tidak beralasan ini terhadap kebebasan beragama dan menuntut agar Israel menghormati keberagaman agama dan hukum internasional. Karena tanpa toleransi, hidup berdampingan tidak mungkin," tegasnya lagi.

Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Menurut pernyataan resmi Patriarkat, pagi itu kepolisian Israel benar-benar mencegah Kardinal Pierbattista Pizzaballa Patriark Latin Yerusalem sekaligus pemimpin Gereja Katolik di Tanah Suci untuk memasuki gereja. Ia bersama Penjaga Tanah Suci, Romo Francesco Ielpo, dicegat saat hendak merayakan Misa Minggu Palma. Yang menarik, mereka saat itu berjalan biasa, tanpa atribut prosesi atau upacara apa pun.

Patriarkat menyebut situasi ini sangat serius.

"Akibatnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa abad, Kepala Gereja dicegah untuk merayakan Misa Minggu Palma di Gereja Makam Suci," bunyi pernyataan mereka, yang juga dikutip AFP pada Minggu (29/3). Mereka menambahkan, insiden ini mengabaikan perasaan miliaran umat di seluruh dunia yang tengah menantikan Yerusalem pada minggu suci ini.

Sampai berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari kepolisian Israel. Memang, sejak perang di kawasan itu meledak pada akhir Februari lalu, otoritas setempat memberlakukan larangan pertemuan besar baik di sinagoge, gereja, maupun masjid. Pertemuan publik dibatasi maksimal sekitar 50 orang saja. Atas dasar itulah, prosesi Minggu Palma tradisional yang biasanya ramai dari Bukit Zaitun ke Yerusalem terpaksa dibatalkan.

Namun begitu, pihak gereja merasa langkah Israel kali ini keterlaluan.

"Para pemimpin gereja telah bertindak dengan penuh tanggung jawab dan, sejak awal perang, telah mematuhi semua pembatasan yang diberlakukan. Mencegah masuknya Kardinal dan Custos, yang memikul tanggung jawab gerejawi tertinggi, merupakan tindakan yang jelas tidak masuk akal dan sangat tidak proporsional," protes Patriarkat.

Mereka menilai sikap Israel terburu-buru dan cacat nalar. Tindakan itu dinilai telah menyimpang jauh dari prinsip kewajaran, kebebasan beribadah, dan penghormatan terhadap status quo yang selama ini dijaga. Sebuah preseden buruk yang, sayangnya, sudah terlanjur terjadi.