Mendagri Dorong Digitalisasi Pajak Daerah untuk Cegah Kebocoran dan Perkuat PAD

Jakarta – Upaya memperkuat keuangan daerah kembali digaungkan. Kali ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemda untuk berinovasi lewat digitalisasi, khususnya dalam sistem pembayaran pajak. Tujuannya jelas: memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pada akhirnya mewujudkan kemandirian fiskal.

Gagasannya terinspirasi dari sistem yang sudah ada. Tito mengungkapkan, sistem pembayaran yang ia maksud dirancang terintegrasi secara online. Mekanismenya mirip dengan QRIS yang digalakkan Bank Indonesia, tapi skalanya untuk pemerintahan daerah.

“Kalau yang nasionalnya, saya sudah bicara dengan Gubernur BI,” ujar Tito.

“Beliau membuat sistem seperti QRIS itu, tapi online supaya nanti bisa di-connect dengan semua pemerintah daerah, sehingga bisa masuk langsung ke Dispenda.”

Pernyataan itu disampaikannya dalam keterangan tertulis yang diterima media, Senin (9/3/2026).

Nah, yang menarik, Tito menegaskan bahwa peningkatan PAD ini bukan dengan cara mengenakan pajak baru kepada masyarakat. Selama ini, sebenarnya kita sudah membayar pajak, lho. Coba ingat saat bertransaksi di hotel, restoran, atau kafe. Ada pajak yang kita bayar di sana.

Masalahnya, uang pajak itu dikumpulkan dulu oleh pelaku usaha, baru kemudian disetorkan ke kas daerah. Proses perantara inilah yang kerap menimbulkan tanda tanya.

“Pertanyaannya, apakah uang itu disampaikan ke Dispenda sama dengan yang dikumpulkan?” kata Tito, menyentil persoalan yang selama ini mungkin banyak diabaikan.

Di sinilah sistem digital yang terintegrasi diharapkan bisa menjadi solusi. Dengan skema baru, pajak dari konsumen bisa langsung masuk ke rekening pemerintah daerah. Tidak perlu lagi lewat tangan pengusaha sebagai kolektor. Alhasil, potensi kebocoran pendapatan bisa ditekan. Efeknya, PAD punya peluang meningkat signifikan.

Sebagai bukti bahwa hal ini bukan sekadar wacana, Tito mencontohkan Kabupaten Badung. Daerah itu berhasil mencapai kemandirian fiskal, terutama berkat kontribusi PAD dari sektor hospitality hotel dan restoran yang sangat kuat.

Menurut Tito, potensi serupa sebenarnya terbentang luas. Ia menilai Provinsi Kepulauan Riau, misalnya, punya peluang besar. Kawasan seperti Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun memiliki industri perhotelan dan restoran yang sudah mapan.

Bahkan, wilayah itu berpotensi dikembangkan jadi destinasi pertemuan atau MICE berskala nasional, sejajar dengan kota-kota besar macam Jakarta, Bali, Yogyakarta, dan Surabaya.

Pada intinya, semua langkah ini bermuara pada dua hal. “Intinya, tidak bocor, PAD akan kuat sehingga daerah bisa mandiri secara fiskal,” pungkas Tito.

Harapannya, dengan sistem yang lebih transparan dan efisien, tidak hanya pendapatan yang bertambah, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah bisa ikut pulih.