Tito Karnavian: Bantuan Cepat Tergantung Data Lengkap dari Daerah

Di tengah upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, ada satu pesan tegas dari Tito Karnavian. Sang Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi itu menekankan, kecepatan dan kelengkapan data dari daerah adalah kunci utama. Tanpa itu, bantuan bakal tersendat.

"Strateginya sederhana," ujar Tito, saat menyerahkan bantuan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Jumat lalu.

"Siapa yang paling cepat mengirimkan data, dia juga yang paling cepat kita kirimkan bantuan sosialnya."

Pernyataan itu ia sampaikan kembali dalam keterangan tertulis di hari berikutnya. Intinya jelas: pemerintah pusat memprioritaskan daerah yang gesit melaporkan data korban terdampak. Mereka yang dapat bantuan lebih dulu.

Nah, Pidie Jaya rupanya jadi contoh nyata. Kabupaten ini dinilai paling cepat dan lengkap menyerahkan datanya. Imbalannya? Mereka menerima alokasi bantuan terbesar dalam tahap pertama penyaluran.

Dari total hampir Rp 900 miliar untuk tahap awal, sekitar separuhnya dikucurkan ke Aceh. Dan dari porsi Aceh itu, lebih dari Rp 200 miliar mendarat di Pidie Jaya. Angka yang tidak kecil.

Bantuan yang disalurkan beragam bentuknya. Ada santunan untuk ahli waris korban meninggal, mencapai Rp 840 juta untuk 56 orang. Untuk 23 korban luka berat, disiapkan Rp 115 juta. Yang paling besar adalah jaminan hidup (jadup) selama 90 hari, menjangkau puluhan ribu jiwa dengan nilai hampir Rp 90 miliar.

Tak cuma itu. Pemerintah juga memberikan bantuan isi hunian sementara dan stimulan sosial ekonomi untuk mendukung roda perekonomian warga yang porak-poranda. Totalnya Rp 241,6 miliar, disalurkan lewat PT Pos Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri turun tangan dengan bantuan peralatan. Mulai dari 250 paket perlengkapan ibadah hingga alat berat seperti dump truck dan excavator. Semua untuk mempercepat penanganan di lapangan.

Namun begitu, bantuan langsung bukanlah akhir cerita. Tito juga menyebut soal rencana pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak parah atau hilang.

"Kalau datanya sudah lengkap, kita bisa langsung eksekusi bersama BNPB dan Kementerian Perumahan," tegasnya.

Di sini lagi-lagi data menjadi penentu. Percepatan pembangunan huntap bergantung pada kelengkapan data dari pemda, termasuk pilihan warga: mau dibangun di lahan sendiri atau di kawasan komunal. Tito pun meminta para kepala daerah segera membentuk tim pendata. Detail adalah kunci.

Dalam kunjungan kerja ke Pidie Jaya, Tito tidak sendirian. Turut hadir Menteri Sosial Saifullah Yusuf, pejabat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Wakil Gubernur Aceh, Bupati setempat, serta pimpinan Pos Indonesia. Sebuah sinyal bahwa pemulihan ini menjadi perhatian banyak pihak.

Pelajaran dari Pidie Jaya jelas. Di tengah situasi darurat, ketepatan dan kecepatan administratif bukanlah birokrasi yang berbelit. Itu justru menjadi jalan tol agar bantuan sampai tepat waktu ke yang paling membutuhkan.