Menteri Tito Targetkan Pengungsi Aceh Pindah ke Huntara Sebelum Lebaran

Christhoper Natanael Raja

TVRINews, Aceh

Jumat lalu, 6 Maret 2026, suasana di lokasi hunian sementara (huntara) di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, ramai oleh kunjungan pejabat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga memimpin Satgas PRR untuk wilayah Sumatera, kembali turun ke lapangan. Ia tak sendirian. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turut serta, mengecek kondisi pengungsi dari dekat.

Mereka berkeliling, melihat fasilitas yang ada, dan tak lupa berbincang langsung dengan warga yang menempati huntara. Dialog itu penting untuk merasakan langsung apa yang dibutuhkan.

Dalam penjelasannya, Tito memaparkan bahwa huntara di Pidie Jaya ini ternyata beragam. Setidaknya ada empat jenis bangunan yang berdiri. Ada yang dibangun oleh BPI Danantara, ada pula inisiatif dari BNPB. Kementerian PU juga punya andil, sementara yang lain justru didirikan atas swadaya masyarakat lewat gotong royong ormas dan relawan.

“Misalnya di BNPB di sana dia tidak ada ranjang tapi kelebihan dia dapurnya, ada toiletnya sendiri,” ujar Tito.

Ia melanjutkan, “Kemudian di Danantara hampir sama seperti PU, tempat tidurnya ada ranjangnya, ada kipasnya lebih dingin, lebih nyaman, tapi dapurnya dan toilet, kamar mandi bersama-sama, komunal.”

Pernyataan itu disampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi di hari yang sama.

Meski fasilitasnya berbeda-beda, pemerintah berjanji standar kelayakan dan kenyamanan tetap dijaga. Intinya, para pengungsi harus mendapat tempat yang layak. Nah, terkait hal ini, ada target yang dikebut. Tito menegaskan, proses memindahkan pengungsi yang masih bertahan di tenda ke huntara atau ke rumah yang lebih permanen lewat skema DTH harus tuntas sebelum Lebaran Idulfitri 1447 H nanti.

Data terbaru menunjukkan progres yang beragam. Dari tiga provinsi di Sumatera yang terdampak, hanya Sumatera Barat yang berhasil menuntaskan pemindahan ini. Jumlah pengungsi di tenda di sana sudah nol.

“Nah ini target kami dengan BNPB kemarin semua akan di huntara,” tutur Tito.

Soal logistik, ia menambahkan, “Untuk masalah makanannya nanti, 10 hari ke depan ditanggung oleh BNPB. Setelah itu akan menggunakan uang lauk pauk, jadup istilahnya dari Kementerian Sosial.”

Rupanya, kerja sama antar kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam fase rehabilitasi ini. Semua berjalan, meski dengan karakteristik yang tak seragam di setiap lokasi.

Editor: Redaktur TVRINews