Penerimaan Pajak Melonjak di Awal 2026, Ekonom Soroti Hasil Reformasi

Oleh: Redaksi TVRINews

Jakarta – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ada secercah kabar baik dari dalam negeri. Penerimaan pajak kita ternyata melesat cukup kencang di awal 2026. Hal ini tak lepas dari sorotan para pengamat, salah satunya Fithra Faisal Hastiadi, ekonom dari Universitas Indonesia.

Menurut Fithra, lonjakan itu bukan sekadar angka. Itu adalah bukti nyata bahwa reformasi penerimaan negara mulai menunjukkan hasil. “Kita bisa lihat ada indikasi perbaikan dari sisi reformasi penerimaan di Indonesia,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Ia melanjutkan, kinerja yang kuat di dua bulan pertama tahun ini juga punya arti lain: konsumsi dan aktivitas ekonomi dalam negeri ternyata masih solid. Ini kabar yang melegakan.

Datanya sendiri cukup menggembirakan. Catatan Kementerian Keuangan menunjukkan, pendapatan negara tumbuh 9,5 persen pada Januari. Yang menarik, angka itu kemudian naik lagi jadi 12,8 persen di bulan Februari. Sebuah tren yang positif.

Namun begitu, Fithra mengingatkan agar kita tidak cepat berpuas diri. Di tengah gejolak harga minyak dunia yang tak menentu, konsistensi adalah kunci utama. Menjaga momentum digitalisasi administrasi dan sistem Coretax, misalnya, adalah hal yang mutlak.

“Karena itu, reformasi penerimaan harus terus dijaga konsistensinya,” tegasnya.

Dengan basis penerimaan yang makin kuat, ruang gerak pemerintah atau ruang fiskal pun otomatis menjadi lebih luas. Ruang ini sangat vital untuk menjaga stabilitas dan tentu saja, mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

Lalu, bagaimana cara mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan, yaitu 5,4 persen tahun ini? Fithra punya pandangan.

Ia menekankan bahwa kuncinya ada pada sinergi. Reformasi perpajakan, investasi melalui Danantara, serta program hilirisasi komoditas; semua harus bergerak bersama. Tidak bisa sendiri-sendiri.

“Untuk mencapai target itu, seluruh sumber pendorong pertumbuhan perlu diaktifkan secara bersamaan,” pungkas Fithra.

Ia menambahkan, tidak ada satu kebijakan ajaib yang bisa bekerja sendirian. Koordinasi antar berbagai instrumen kebijakan adalah harga mati.

Editor: Redaktur TVRINews