Peneliti Soroti Potensi Beban Impor Pangan AS Senilai US$4,5 Miliar

Jakarta – Komitmen Indonesia untuk membeli produk pertanian dari Amerika Serikat senilai miliaran dolar menuai sorotan. Menurut peneliti CORE Indonesia, Eliza Mardian, kesepakatan ini berpotensi membebani negara. Mengapa? Karena harga komoditas dari AS dinilai relatif lebih mahal ketimbang yang ditawarkan pemasok lain di pasar global.

“Beberapa komoditas pangan dari AS itu relatif mahal dibandingkan yang biasa kita beli,” ujar Eliza Mardian di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Dia menjelaskan, kesepakatan itu bisa memaksa Indonesia membeli dengan harga premium. “Jadi karena kesepakatan itu, kita beli terpaksa dengan harga relatif mahal, bukan lagi mempertimbangkan kompetitif barang,” tambahnya.

Kesepakatan yang diteken pada 19 Februari 2026 itu mewajibkan Indonesia membeli produk pertanian AS senilai lebih dari US$4,5 miliar. Rinciannya mencakup kedelai, jagung, gandum, kapas, dan daging sapi. Untuk kedelai saja, Indonesia harus mengimpor minimal 3,5 juta metrik ton per tahun selama lima tahun ke depan. Belum lagi bungkil kedelai, gandum, dan kapas dengan volume yang juga tak sedikit.

Nah, di sinilah masalahnya. Menurut Eliza, angka-angka di atas kertas harus dibandingkan dengan realitas pasar. Dia memberi contoh nyata: harga jagung dari Argentina sekitar US$193 per metrik ton, sementara dari AS US$194. Selisihnya mungkin terlihat kecil, tapi bayangkan untuk volume impor yang besar. Untuk gandum, selisihnya lebih jelas: Rusia menjual US$228 per MT, AS US$233. Kedelai Argentina US$405, sedangkan dari AS harganya US$418.

“Jelas ada selisih. Dan jika dikalikan dengan volume besar, ini jadi beban tambahan,” katanya.

Lalu, bagaimana jalan keluarnya? Eliza menekankan, pemerintah tak bisa tinggal diam. Perlu ada strategi konkret untuk melindungi industri dalam negeri dari efek samping kesepakatan ini. Salah satu ide yang dia lontarkan adalah pemberian subsidi. Misalnya, subsidi jagung untuk pakan ternak skala kecil. Langkah ini bisa sekaligus menggerakkan roda pertanian lokal dan membantu peternak.

Di sisi lain, proteksi terhadap petani dan peternak lokal tetap krusial. Ada kekhawatiran serius: jika petani dalam negeri merasa kalah bersaing dan enggan menanam, produksi akan merosot. Sementara itu, kebutuhan nasional justru terus naik. Akibatnya, ketergantungan pada impor bakal makin dalam. Dan situasi itu, dalam jangka panjang, membuat Indonesia rentan terhadap gejolak politik atau ekonomi internasional.

Jadi, di balik kesepakatan yang terlihat megah ini, ada pekerjaan rumah yang tidak sederhana. Menyeimbangkan komitmen internasional dengan kepentingan domestik memang seperti berjalan di atas tali. Tantangannya nyata, dan solusinya harus segera dirancang sebelum dampaknya benar-benar terasa.