Gubernur Turun Tangan Atasi Protes Warga Soal Kebisingan Lapangan Padel

Suara raket memukul bola dan teriakan pemain terus menggema, pagi hingga malam. Itulah keluhan yang memaksa Gubernur Jakarta, Pramono Anung, turun tangan. Ia akhirnya menggelar rapat khusus, berusaha mencari jalan keluar atas protes warga soal kebisingan dari lapangan padel yang kian marak.

Rapat ini bukan tanpa sebab. Tekanan dari masyarakat sudah memuncak, terutama dari mereka yang tinggal di sekitar fasilitas olahraga itu. Ambil contoh kawasan Haji Nawi. Di sana, seorang warga bernama Naufal (27) sudah merasa cukup.

"Aku melaporkan ini berulang kali. Lewat aplikasi JAKI, dari November sampai Februari ini, bahkan seminggu bisa tiga kali," ujarnya saat kami temui di rumahnya, Kamis (19/2).

Naufal bercerita, mereka sempat bertemu dengan pengelola lapangan pada 31 Januari. Sayangnya, mediasi itu gagal total. "Pertemuan itu tidak membuahkan hasil sama sekali," keluhnya.

Harapannya sederhana: kembalikan ketenangan yang hilang. "Saya cuma ingin suasana damai di rumah kami kembali seperti dulu. Tanpa teriakan dan bunyi 'pek-pek' raket sepanjang hari," imbuh Naufal.

Namun begitu, masalahnya tak cuma di Haji Nawi. Di Pulomas, Jakarta Timur, keresahan serupa juga terjadi. Ratna, salah seorang warga, mengisahkan bahwa pembangunan lapangan di dekat tempat tinggalnya dimulai Juni 2024. Awalnya, warga mengira itu proyek pribadi.

Kebingungan muncul ketika tempat itu dibuka November lalu. "Kami, termasuk pengurus lingkungan, tidak pernah diajak bicara atau dimintai persetujuan," kata Ratna. Karena merasa diabaikan, warga pun mengambil langkah hukum dengan menggugat izin bangunannya ke PTUN.

Di sinilah ceritanya menarik. Selama proses persidangan berjalan, justru terungkap fakta mengejutkan dari Pemkot. "Kami baru tahu, Wali Kota ternyata sudah mengeluarkan surat peringatan, bahkan sampai surat perintah pembongkaran," jelas Ratna.

Surat-surat itu terbit Mei 2025 sayangnya, setelah lapangan beroperasi lama. Ratna mengakui, gangguan sudah dirasakan sejak 2024. Kebisingan bukan satu-satunya masalah. "Lalu lintas jadi kacau. Bisa 100-150 mobil lewat sehari, apalagi kalau lagi antar-jemput. Belum saat ada turnamen, ramainya bukan main," ungkapnya. Keributan itu akhirnya sampai juga ke meja gubernur, memaksa pemerintah mencari solusi sebelum situasi makin runyam.