Perubahan Iklim Ancam Stabilitas Ekonomi Makro Indonesia, Kajian MSCI Peringatkan Dampak Berantai

MURIANETWORK.COM - Perubahan iklim telah melampaui wacana lingkungan semata dan menjelma menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi makro. Kajian dari lembaga riset global MSCI mengungkap bahwa dampaknya bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga guncangan terhadap produksi, rantai pasok, hingga daya beli masyarakat. Indonesia, dengan kerentanan geografisnya, menghadapi risiko yang dapat memperlambat pertumbuhan dan membebani keuangan negara jika tidak diantisipasi secara serius.

Dari Guncangan Alam ke Guncangan Ekonomi

Dalam perspektif ekonomi makro, peristiwa yang mengacaukan jalannya perekonomian dikenal sebagai 'shock' atau guncangan. Perubahan iklim, dengan berbagai manifestasinya, berpotensi menjadi guncangan yang multidimensi. Ia bisa menghantam sisi penawaran, misalnya saat banjir melumpuhkan kawasan industri hingga produksi terhenti. Di saat bersamaan, ia juga memukul sisi permintaan, seperti ketika kekeringan menekan panen dan melambungkan harga pangan, yang pada akhirnya melemahkan konsumsi rumah tangga.

Ketidakpastian akibat cuaca ekstrem ini seringkali membuat dunia usaha menahan nafas, menunda ekspansi, dan berpikir ulang untuk berinvestasi. Akibatnya, perekonomian bisa terjepit dari berbagai penjuru sekaligus.

Kerentanan Indonesia dan Dampak Berantai

Sebagai negara kepulauan dengan ketergantungan tinggi pada sektor agraris, Indonesia sangat rentan. Ancaman kenaikan muka air laut dan badai tropis yang kian intens mengintai wilayah pesisir. Sementara itu, pergeseran pola hujan dan suhu secara langsung mengganggu ketahanan pangan nasional. Gangguan pada musim tanam bukan hanya merugikan petani, tetapi berimbas pada inflasi harga bahan pokok di perkotaan.

Dampak berantainya terlihat jelas dalam hitungan makro. Setiap kali produksi turun dan konsumsi melemah, laju pertumbuhan ekonomi otomatis tertekan. Pemerintah pun terpaksa mengalihkan anggaran pembangunan jangka panjang untuk mendanai penanggulangan bencana dan rehabilitasi infrastruktur yang rusak. Pola seperti ini, jika berulang, dapat menghambat ambisi transformasi ekonomi bangsa.

Menggerogoti Fondasi Pertumbuhan Jangka Panjang

Teori ekonomi klasik menopang pertumbuhan pada tiga pilar: akumulasi modal, peningkatan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Sayangnya, perubahan iklim secara sistematis menggerus ketiganya. Modal fisik hancur diterjang bencana. Produktivitas tenaga kerja merosot akibat gelombang panas atau gangguan kesehatan. Sementara itu, biaya adaptasi yang membengkak menyedot sumber daya yang seharusnya bisa dialokasikan untuk inovasi dan efisiensi.

Contoh nyata dapat disimak dari sektor pertanian saat fenomena El Nino melanda.

"Ketika fenomena El Nino memperpanjang musim kemarau, produksi padi menurun. Pasokan berkurang dan harga beras naik. Inflasi pangan meningkat dan menekan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah," jelasnya.

Lonjakan harga pangan ini memicu reaksi berantai, mulai dari tekanan sosial hingga potensi defisit neraca perdagangan jika impor harus diperbanyak. Dengan kata lain, sebuah anomali cuaca dapat dengan cepat berubah menjadi persoalan ekonomi makro yang kompleks.

Dampak Merata ke Sektor Keuangan dan Ketenagakerjaan

Efeknya juga merambat ke sektor lain dengan cara yang sering kali kurang terlihat. Di wilayah pesisir, kerusakan tambak dan fasilitas publik akibat banjir rob mematikan denyut ekonomi lokal, yang kemudian berpotensi mengganggu rantai distribusi nasional jika kawasan tersebut merupakan simpul logistik. Di sektor ketenagakerjaan, pekerja lapangan di konstruksi dan pertanian kehilangan jam kerja efektif karena cuaca ekstrem, menurunkan produktivitas secara agregat.

Tidak kalah krusial adalah implikasinya terhadap stabilitas sektor keuangan. Lembaga perbankan memiliki eksposur terhadap aset-aset di daerah rawan bencana. Investor global pun kini semakin jeli memasukkan faktor risiko iklim dalam analisis mereka. Negara yang dinilai lamban beradaptasi berisiko menghadapi biaya pinjaman yang lebih mahal dan arus investasi asing yang menyusut.

Integrasi Kebijakan: Dari Infrastruktur hingga Perlindungan Sosial

Fakta-fakta ini menegaskan bahwa pendekatan business as usual sudah tidak memadai. Perencanaan pembangunan ekonomi ke depan harus menginternalisasi ketahanan iklim sebagai prinsip inti, bukan sekadar lampiran. Langkah konkretnya beragam, mulai dari memperkuat infrastruktur dasar seperti sistem irigasi dan tanggul yang dirancang untuk pola cuaca baru, hingga mendorong transisi energi yang tidak hanya bersih tetapi juga lebih mandiri.

Di sisi kebijakan fiskal, memperluas jaring pengaman sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi semakin penting. Mereka adalah kelompok yang paling rentan terdampak guncangan harga pangan dan bencana. Tanpa perlindungan yang memadai, ketimpangan akan melebar dan justru menghambat pertumbuhan inklusif jangka panjang.

"Pada akhirnya, perubahan iklim mengajarkan bahwa ekonomi dan lingkungan tidak dapat dipisahkan," ungkapnya.

Sektor swasta juga dituntut untuk beradaptasi. Analisis risiko iklim harus masuk dalam perencanaan bisnis, mulai dari pemilihan lokasi, desain rantai pasok, hingga pengembangan produk. Perusahaan yang lincah beradaptasi akan lebih resilien menghadapi ketidakpastian di masa depan.

Sebuah Keharusan Strategis

Pada hakikatnya, risiko fisik perubahan iklim telah bertransformasi menjadi risiko makroekonomi yang nyata dan sedang berlangsung. Setiap banjir besar, kemarau panjang, atau kebakaran hutan membawa konsekuensi ekonomi yang riil dan terukur. Bagi Indonesia, mengelola risiko ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis untuk menjaga stabilitas dan mencapai cita-cita pembangunan berkelanjutan. Masa depannya bukan di ujung horizon, melainkan sedang kita jalani hari ini.

M Abd Nasir. Dosen dan Peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.