DPR Bantah Isu Makan Bergizi Gratis Gerus Anggaran Pendidikan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, membantah isu yang beredar. Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sama sekali tidak akan menggerus anggaran pendidikan di kementerian-kementerian terkait. Justru sebaliknya, Presiden Prabowo Subianto disebutkan malah menambah alokasi dana pendidikan lewat mekanisme Anggaran Belanja Tambahan atau ABT.

Hal ini ditegaskannya dalam jumpa pers dengan para wartawan, Sabtu (21/2/2026) lalu.

"Anggaran MBG tidak mengganggu anggaran pendidikan, Presiden justru menambah anggaran pendidikan melalui ABT, dan fokus peningkatan sarpras, mutu, dan kesejahteraan guru,"

Lalu menjelaskan, dari serangkaian rapat kerja intensif Komisi X dengan kementerian di bidang pendidikan, telah disepakati bahwa anggaran untuk MBG itu terpisah. Ia menegaskan, program ini justru punya misi strategis.

Dalam pertemuan-pertemuan itu, para menteri bidang pendidikan juga menyatakan bahwa MBG sejalan dengan upaya penguatan karakter siswa. Program ini dianggap sebagai bagian dari implementasi program 'Indonesia Hebah' milik Kemendikdasmen, dengan cara memastikan asupan gizi dan kualitas makanan anak sekolah.

"Terkait dengan MBG, memang di postur APBN itu tertulis MBG masuk ke dalam postur anggaran pendidikan, tetapi setelah kami rapat kerja berkali-kali bahwa ternyata tujuan MBG itu sebenarnya untuk kepentingan pendidikan,"

Sebagai legislator dari Fraksi PKB, Lalu menyatakan dukungan penuh Komisi X terhadap MBG. Baginya, program ini pada prinsipnya mendorong kemajuan pendidikan nasional. Apalagi, ia juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB NTB.

Di sisi lain, Lalu mendesak pemerintah untuk segera serius menangani taraf hidup para guru. Komitmen Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan guru, harapnya, harus benar-benar jadi prioritas negara.

"Terpenting sekarang bagaimana iktikad baik pemerintah untuk pertama PR kita adalah kesejahteraan guru, kesejahteraan guru ini tentu harus jadi prioritas utama yang dipikirkan,"

Ia pun menyoroti besarnya tambahan anggaran yang dijanjikan. Untuk Kemendikdasmen saja, disebutkan ada penambahan fantastis sebesar Rp 181 triliun. Belum lagi anggaran untuk Kemendiktisaintek dan Kementerian Kebudayaan yang juga bakal naik.

Intinya, Lalu ingin meluruskan kesalahpahaman yang ada.

"Jadi jangan salah persepsi bahwa setelah kami dalami setelah koordinasi dengan kementerian di bidang pendidikan ternyata dengan adanya MBG tidak mengganggu anggaran di kementerian-kementerian pendidikan, justru Presiden menambah anggaran di pendidikan, untuk peningkatan sarana prasarana, peningkatan mutu, kemudian peningkatan kesejahteraan guru,"

Ia menutup pernyataannya dengan penegasan ulang. Pelaksanaan MBG, klaimnya, takkan mengusik postur anggaran pendidikan. Dukungannya tetap diberikan, selama tujuan program ini baik bagi masa depan pendidikan Indonesia.

"Tidak mengganggu, justru dengan adanya MBG, memperkuat tujuan pendidikan nasional kita, setelah kami rapat berkali-kali, jadi postur anggaran pendidikan di tambah,"