Pemerintah Proyeksikan 144 Juta Pemudik ke Jatim pada Lebaran 2026

MURIANETWORK.COM - Pemerintah memproyeksikan arus mudik Lebaran 2026 ke Jawa Timur akan melibatkan sekitar 144 juta orang. Angka ini didasarkan pada survei nasional, dengan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan jumlah pemudik yang melampaui proyeksi. Untuk mengantisipasi gelombang perjalanan tersebut, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan serangkaian skema, termasuk pembukaan posko terpadu dan rekayasa lalu lintas, yang dikoordinasikan dengan jajaran kepolisian dan pemerintah daerah.

Proyeksi dan Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Pemudik

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan proyeksi tersebut dalam rapat persiapan angkutan Lebaran bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (20/2/2026). Data survei menjadi dasar perencanaan, namun pengalaman tahun sebelumnya menjadi pelajaran berharga.

Dudy Purwagandhi menjelaskan, "Kami melakukan survei, ada hampir 144 juta orang yang melakukan perjalanan. Namun kami mengantisipasi kemungkinan kenaikan karena tahun lalu survei 146 juta, realisasinya mencapai 154 juta."

Pernyataan ini menggarisbawahi kehati-hatian pemerintah dalam menyusun strategi, mengingat selisih yang signifikan antara angka survei dan realisasi di lapangan. Hal ini menunjukkan pendekatan yang realistis dan berbasis data historis.

Rangkaian Skema Antisipasi yang Disiapkan

Sebagai langkah konkret, Kemenhub akan membuka posko angkutan Lebaran dari 13 hingga 29 Maret 2026. Posko ini berfungsi sebagai pusat pemantauan dan koordinasi layanan seluruh moda transportasi. Skema teknis yang telah dirancang cukup komprehensif, dimulai dari pembatasan operasional kendaraan barang berat, kecuali yang mengangkut kebutuhan pokok dan vital.

Kerja sama dengan Korlantas Polri juga akan diintensifkan. Rekayasa lalu lintas seperti contraflow, sistem satu arah, dan aturan ganjil-genap akan diterapkan di ruas-ruas tol yang diprediksi mengalami kepadatan ekstrem.

“Jumlah itu akan dilakukan secara terpadu dipandu oleh Korlantas. Nanti setiap Polda yang ada di Jawa itu akan dilakukan oleh Korlantas,” papar Dudy lebih lanjut.

Kebijakan WFA dan Penyesuaian untuk Hari Raya Nyepi

Upaya pengurai kepadatan juga melibatkan kebijakan fleksibilitas kerja. Pemerintah akan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada 16–17 Maret untuk arus mudik dan 25–26 Maret untuk arus balik. Kebijakan yang telah mendapat persetujuan dari Presiden dan Kementerian PANRB ini diharapkan dapat mendistribusikan arus perjalanan.

“Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendistribusikan pergerakan masyarakat agar tidak menumpuk pada tanggal-tanggal tertentu sehingga keselamatan dan kelancaran perjalanan lebih terjamin,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penyesuaian untuk menghormati perayaan Nyepi di Bali pada 19 Maret. Layanan penyeberangan melalui Selat Bali akan dihentikan sementara, dengan disiapkannya sistem penundaan dan zona penyangga.

“Kami akan informasikan kepada masyarakat terkait penutupan sementara pelabuhan agar bisa mengatur jadwal perjalanan,” jelas Dudy mengenai langkah ini.

Sinergi Lintas Sektor untuk Kelancaran Mudik

Dari sisi pemerintah daerah, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya untuk menciptakan sinergi yang solid. Koordinasi dengan TNI, Polri, dan berbagai sektor telah dibangun untuk memastikan keamanan dan kelancaran.

Dari balik meja rapat di Grahadi, Khofifah menyatakan, “Kita membangun sinergi sedetail mungkin untuk memastikan angkutan Lebaran darat, laut, udara, kereta api maupun tol berjalan aman, lancar, selamat dan membahagiakan.”

Pernyataan penutup ini menyiratkan upaya kolektif yang melibatkan banyak pihak, sebuah keniscayaan dalam mengelola event berskala nasional dengan kompleksitas tinggi seperti mudik Lebaran. Persiapan yang terlihat matang ini diharapkan dapat menjawab tantangan logistik dan keselamatan jutaan pemudik.