Perempuan di Garis Depan Bencana, Namun Absen dalam Pengambilan Keputusan

MURIANETWORK.COM - Dalam situasi bencana, ketika listrik padam, logistik belum tersedia, dan data korban masih simpang siur, respons pertama yang paling vital seringkali justru muncul dari dalam komunitas itu sendiri. Jaringan ibu-ibu di tingkat akar rumput kerap menjadi penggerak utama, membuka dapur darurat, mengatur logistik seadanya, dan mendata warga yang paling rentan. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan, melainkan mencerminkan sebuah pola yang menunjukkan celah antara kerja nyata di lapangan dengan struktur pengambilan keputusan formal dalam penanganan krisis.

Pengetahuan dari Kedekatan yang Sering Terabaikan

Pengetahuan mendalam tentang kondisi warga mulai dari kehamilan, trauma, hingga kehilangan anggota keluarga sering beredar melalui percakapan antarperempuan di tingkat komunitas. Pengetahuan ini lahir dari kedekatan sehari-hari, jauh sebelum rapat koordinasi resmi digelar. Ironisnya, ketika forum formal dimulai, komposisi di meja pengambil keputusan sering berubah. Meski hadir di garis depan, perempuan tidak otomatis memiliki kursi untuk menentukan arah kebijakan.

Hal ini berakar pada bias lama yang mempersempit kepemimpinan darurat sekadar sebagai urusan komando dan kendali. Ukuran strategis kerap dilekatkan pada kecepatan perintah dan ketegasan struktur, sementara pengalaman merawat, mengatur kebutuhan dasar, dan menjaga jaringan sosial ditempatkan sebagai urusan tambahan. Padahal, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa detail-detail sosial inilah yang menentukan apakah bantuan benar-benar tepat guna dan pemulihan berjalan efektif.

Membaca Krisis dari Sudut Pandang yang Berbeda

Sudut pandang yang lahir dari pengalaman perempuan memperlihatkan peta krisis yang lebih kompleks. Bencana tidak hanya soal kerusakan fisik, tetapi juga berarti lonjakan jam kerja perawatan, tekanan mental berkepanjangan, dan risiko sosial yang bertambah. Rumah mungkin rusak, tetapi kebutuhan makan dan belajar anak tidak berhenti. Anggota keluarga yang sakit tetap memerlukan perhatian harian.

Dalam banyak keluarga terdampak, perempuanlah yang menjaga agar roda kehidupan dasar tetap berputar di tengah kekacauan. Seluruh kerja tambahan ini, sayangnya, jarang masuk ke dalam kalkulasi kebijakan darurat. Status darurat bisa dicabut, namun beban perawatan yang berlipat ganda tidak serta-merta ikut selesai.

Definisi "keamanan" pun turut dibentuk oleh sudut pandang ini. Jika pendekatan sempit berfokus pada kendali wilayah, pendekatan berbasis pengalaman justru memusatkan perhatian pada rasa aman sehari-hari. Penerangan di pengungsian, keamanan toilet, ruang privat untuk ibu menyusui, dan jalur aman distribusi bantuan bukanlah sekadar detail teknis. Bagi warga, terutama perempuan dan anak, hal-hal itulah yang menentukan apakah mereka merasa terlindungi atau justru terancam.

Dukungan Global dan Realitas di Lapangan

Kesadaran global akan pentingnya partisipasi perempuan dalam penanganan krisis sebenarnya telah lama berkembang. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tahun 2000, misalnya, menegaskan perlunya suara perempuan dalam pencegahan konflik dan pemulihan pascabencana. Latar belakangnya adalah evaluasi atas berbagai kegagalan pemulihan yang justru terjadi karena mengabaikan perspektif mereka.

Kajian akademis juga telah lama mengangkat masalah ini. Seperti diungkapkan Cynthia Enloe pada 1989, pengalaman perempuan sering dikeluarkan dari analisis strategis karena dikategorikan sebagai urusan domestik dan dianggap tidak strategis.

"Banyak keputusan politik besar berdiri di atas kerja sosial perempuan yang tidak pernah diakui sebagai faktor penentu," tulis Enloe dalam kajiannya. Mengabaikan wilayah pengalaman tersebut menghasilkan pembacaan krisis yang tidak lengkap sejak awal.

Konteks bencana di Indonesia memperlihatkan logika yang sama. Kerja perawatan, stabilisasi emosi, dan pengaturan logistik kecil justru menjadi fondasi ketahanan komunitas. Tanpa fondasi ini, bantuan sebesar apa pun sering kali tidak cukup menjangkau kebutuhan yang paling mendasar.

Ketangguhan yang Dijadikan Penopang, Bukan Penentu

Narasi publik kerap memuji ketangguhan perempuan dalam krisis. Namun, pujian ini sering kali berhenti pada pengakuan moral, tanpa menggeser struktur kewenangan. Ketangguhan mereka justru diperlakukan sebagai sumber daya sosial yang selalu siap menutup celah-celah yang ditinggalkan oleh sistem formal.

Caroline Criado Perez dalam bukunya pada 2019 memberikan penjelasan yang relevan. Ia menunjukkan bahwa bias data akan menghasilkan bias kebijakan.

"Pengalaman perempuan yang tidak tercatat menghasilkan kebutuhan perempuan yang tidak terbaca," jelasnya. Situasi krisis memperbesar dampak dari bias semacam ini.

Akibatnya, meski menjadi sumber informasi terdekat dengan warga, posisi perempuan di tingkat komunitas sering hanya ditempatkan sebagai pelapor, bukan sebagai penentu prioritas. Kehadiran di forum tidak identik dengan pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Menuju Keputusan yang Lebih Presisi dan Bertanggung Jawab

Perspektif perempuan dalam penanganan krisis bukanlah agenda simbolis atau sekadar memenuhi kuota. Ini adalah instrumen untuk mencapai ketepatan kebijakan yang lebih tinggi. Dengan melibatkan sudut pandang ini, pembacaan risiko menjadi lebih dini, pemetaan kebutuhan lebih rinci, dan perhitungan dampak jangka panjang lebih matang.

Masalah utamanya bukan terletak pada kapasitas perempuan, melainkan pada definisi kepemimpinan dan pengetahuan strategis yang masih terlalu sempit. Dalam situasi darurat yang menuntut ketepatan, mengabaikan perspektif dan pengalaman setengah dari populasi bukanlah sekadar ketidakadilan. Itu adalah sebuah kekeliruan strategis yang dapat berakibat pada kegagalan respons yang seharusnya bisa dihindari.