KI DKI Ungkap Mayoritas Sengketa Informasi Terkait Barang dan Jasa Sepanjang 2025

Audensi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis lalu, menyoroti beberapa catatan menarik dari kinerja Komisi Informasi setempat. Agus Wijayanto Nugroho, Komisioner bidang Penyelesaian Sengketa, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025, mayoritas sengketa informasi yang masuk masih berkutat pada persoalan barang dan jasa. Sayangnya, angka pastinya tak disebutkan rinci.

Meski begitu, data yang ada menunjukkan KI DKI telah menyelesaikan 70 sengketa informasi di tahun yang sama. Di sisi lain, Agus juga menyentuh soal profil pemohon. Ternyata, banyak yang berasal dari kalangan LSM. Tidak semuanya berjalan mulus beberapa di antaranya dinilai kurang beritikad baik. Misalnya, ada yang meminta data dalam volume sangat besar tanpa tujuan yang jelas.

Pembicaraan kemudian beralih ke program E-Monev. Capaiannya cukup signifikan. Pada 2025, partisipasi badan publik di Jakarta melonjak jadi 829. Angka itu naik hampir 60% dari tahun sebelumnya, dan bahkan melesat lebih dari 250% dibanding 2023.

“Jumlah peserta E-Monev di Jakarta ini terbanyak se-Indonesia. Hampir semua kategori badan publik kami dorong, mulai dari kelurahan, kecamatan, sekolah, hingga puskesmas,”

ujar Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat.