KI DKI Ungkap Mayoritas Sengketa Informasi Terkait Barang dan Jasa Sepanjang 2025

Audensi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis lalu, menyoroti beberapa catatan menarik dari kinerja Komisi Informasi setempat. Agus Wijayanto Nugroho, Komisioner bidang Penyelesaian Sengketa, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025, mayoritas sengketa informasi yang masuk masih berkutat pada persoalan barang dan jasa. Sayangnya, angka pastinya tak disebutkan rinci.

Meski begitu, data yang ada menunjukkan KI DKI telah menyelesaikan 70 sengketa informasi di tahun yang sama. Di sisi lain, Agus juga menyentuh soal profil pemohon. Ternyata, banyak yang berasal dari kalangan LSM. Tidak semuanya berjalan mulus beberapa di antaranya dinilai kurang beritikad baik. Misalnya, ada yang meminta data dalam volume sangat besar tanpa tujuan yang jelas.

Pembicaraan kemudian beralih ke program E-Monev. Capaiannya cukup signifikan. Pada 2025, partisipasi badan publik di Jakarta melonjak jadi 829. Angka itu naik hampir 60% dari tahun sebelumnya, dan bahkan melesat lebih dari 250% dibanding 2023.

“Jumlah peserta E-Monev di Jakarta ini terbanyak se-Indonesia. Hampir semua kategori badan publik kami dorong, mulai dari kelurahan, kecamatan, sekolah, hingga puskesmas,”

ujar Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat.

Dari hasil evaluasi itu, predikat dibagikan. Sebanyak 189 badan publik berhasil meraih status Informatif. Sementara itu, 98 lainnya Menuju Informatif, 56 Cukup Informatif, 64 Kurang Informatif, dan cukup banyak, 294 badan publik, masih tercatat sebagai Tidak Informatif.

“Kami juga mengirimkan rekomendasi sebagai tindak lanjut keikutsertaan badan publik dalam E-Monev. Rekomendasi tersebut berisi sejumlah poin perbaikan guna mendorong semakin banyak badan publik meraih predikat Informatif,”

tambah Harry.

Tak cuma itu, audensi juga mengangkat soal sosialisasi UU KIP. Ferid Nugroho, Komisioner bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA), menyebut lebih dari 10 kegiatan serupa digelar di kampus-kampus se-Jabodetabek tahun lalu, berkolaborasi dengan Dinas Kominfotik.

Ke depannya, target sosialisasi akan diperluas. Tidak lagi terpaku di lingkungan kampus, tapi menjangkau komunitas, ormas, hingga masyarakat umum di tingkat RT dan RW. Upaya ini diharapkan bisa mendekatkan akses informasi ke lebih banyak warga.