Anggota DPR Desak Perusahaan Rencanakan Pembayaran THR Sejak Dini

MURIANETWORK.COM - Anggota parlemen mendesak perusahaan untuk mempersiapkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dengan perencanaan keuangan yang matang sejak dini. Hal ini disampaikan untuk memastikan hak normatif pekerja dapat dipenuhi tepat waktu, tanpa terkendala oleh dinamika ekonomi atau alasan operasional lainnya.

Perencanaan Arus Kas Harus Jadi Prioritas

Heru Tjahjono, Anggota Komisi IX DPR RI, menegaskan bahwa kewajiban membayar THR seharusnya sudah menjadi bagian integral dari perencanaan arus kas perusahaan sejak awal tahun buku. Menurutnya, pendekatan ini penting agar komitmen kepada pekerja tidak terganggu oleh berbagai tantangan yang mungkin muncul sepanjang tahun.

“THR bukan kewajiban mendadak. Ini kewajiban rutin tahunan yang seharusnya sudah diperhitungkan dalam perencanaan keuangan perusahaan,” ucap Heru di Jakarta, Kamis, 19 Februari 2026.

Menghadapi Tantangan dengan Strategi Matang

Heru mengakui bahwa fluktuasi kondisi usaha dan tantangan ekonomi merupakan realitas yang harus dihadapi dunia bisnis. Namun, justru karena itulah, manajemen perusahaan dituntut untuk memiliki strategi pencadangan dana yang disiplin dan sistematis. Perencanaan yang baik, menurutnya, akan melindungi stabilitas operasional sekaligus memastikan kewajiban kepada pekerja terpenuhi.

Dengan kata lain, momentum hari raya tidak boleh dijadikan alasan untuk keterlambatan atau kesulitan pembayaran yang sejatinya telah dapat diprediksi.

Pengawasan dan Keseimbangan Hak

Di luar tanggung jawab internal perusahaan, Heru juga menekankan pentingnya peran pengawasan. Koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pengawas ketenagakerjaan dinilai krusial untuk memastikan kepatuhan secara luas.

Ia berpendapat bahwa perlindungan hak pekerja harus berjalan seiring dengan upaya menjaga iklim usaha yang kondusif. Mencapai titik keseimbangan antara kedua aspek ini, lanjutnya, merupakan komitmen bersama yang perlu terus diperkuat.

“Perencanaan yang matang adalah kunci agar pembayaran THR ke depan berjalan tertib, tepat waktu, dan tidak menimbulkan polemik setiap tahunnya,” pungkas Heru.