MURIANETWORK.COM - Vatikan secara resmi menolak untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk Gaza yang diinisiasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sikap ini diambil menyusul kekhawatiran bahwa lembaga baru tersebut berpotensi menjadi pesaing bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dianggap sebagai forum utama penyelesaian konflik internasional.
Kekhawatiran Atas Peran PBB
Penolakan Vatikan disampaikan langsung oleh Kardinal Pietro Parolin, Sekretaris Negara Tahta Suci. Dalam pernyataannya, Parolin menegaskan komitmen kuat Vatikan terhadap peran sentral PBB dalam tata kelola perdamaian dunia, terutama dalam krisis yang kompleks seperti di Gaza.
"Bagi kami, ada... beberapa isu kritis yang harus diselesaikan," ujar Parolin.
"Artinya, di tingkat internasional, PBB-lah yang terutama mengelola situasi krisis ini," tegasnya.
"Ini adalah salah satu poin yang selalu kami tekankan," imbuh pejabat tinggi Vatikan itu.
Evolusi Tujuan dan Kontroversi Dewan
Awalnya, dewan yang diketuai Trump itu dirancang untuk memantau gencatan senjata dan proses rekonstruksi Gaza pasca-perang. Namun, laporan-laporan terbaru mengindikasikan bahwa cakupannya berkembang menjadi penyelesaian berbagai konflik internasional. Perubahan arah inilah yang memicu analisis bahwa inisiatif ini bisa mengikis otoritas PBB.
Vatikan bukan satu-satunya pihak yang memandang dewan ini dengan kehati-hatian. Sejak diluncurkan di Forum Ekonomi Dunia Davos awal tahun ini, kebijakannya telah memantik sejumlah kontroversi. Undangan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, misalnya, mendapat sorotan tajam mengingat invasi negaranya ke Ukraina.
Respons Komunitas Internasional
Meski menuai kritik, inisiatif Trump tersebut telah menarik sejumlah negara. Setidaknya 19 negara disebut telah menandatangani piagam pendirian dewan. Keanggotaan tetap dalam lembaga ini dikabarkan mensyaratkan kontribusi dana yang tidak kecil, yakni sekitar satu miliar dolar AS.
Penolakan Vatikan, yang didasarkan pada prinsip diplomasi dan dukungan terhadap multilateralisme, memberikan perspektif penting dalam dinamika hubungan internasional. Sikap ini menggarisbawahi preferensi untuk memperkuat institusi global yang sudah mapan daripada mendukung pembentukan badan paralel yang berpotensi memecah konsensus dunia.
Artikel Terkait
Persijap Jepara Rotasi Pelatih dan Direktur Teknik, Mario Lemos Kembali Jadi Pelatih Kepala
Andre Rosiade Bagikan 1.000 Paket Sembako Sambut Ramadan di Solok
DPR dan Menteri Bahas Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatera
Seluruh 246 Penumpang KM Intim Teratai Selamat Usai Kapal Kandas di Perairan Makian