Hamas Desak Dewan Perdamaian Trump Tekan Israel Hentikan Pelanggaran Gencatan Senjata di Gaza

Hamas kembali menyuarakan desakannya, kali ini menyasar lembaga baru bentukan Amerika Serikat. Kelompok itu mendesak agar Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian pimpinan Donald Trump segera menekan Israel. Tujuannya jelas: menghentikan apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran gencatan senjata yang masih terjadi di Gaza. Menurut Hamas, situasi di sana tak kunjung membaik genosida masih berlangsung.

Suara itu disampaikan langsung oleh juru bicara mereka, Hazem Qassem, menjelang pertemuan perdana dewan tersebut di Washington.

"Kami mendesak anggota dewan untuk mengambil tindakan serius," katanya kepada AFP, Rabu lalu. "Untuk memaksa pendudukan Israel menghentikan pelanggarannya di Gaza, karena peraw genosida terhadap Jalur Gaza masih berlangsung."

Rapat pertama BoP rencananya digelar akhir pekan ini di ibu kota AS. Awalnya, dewan yang diketuai Trump ini dirancang punya fokus spesifik: mengawasi gencatan senjata dan proses rekonstruksi Gaza pasca-perang dengan Israel. Namun, belakangan skopnya malah melebar. Tujuannya berubah jadi menyelesaikan berbagai konflik internasional, yang memunculkan kekhawatiran di banyak kalangan. Ada dugaan Trump ingin menciptakan pesaing baru untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Di sisi lain, Qassem juga menyelipkan harapan lain. Ia menyerukan agar dewan ini mendukung komite teknokrat Palestina yang baru dibentuk. Komite itu dimaksudkan untuk mengurusi pemerintahan sehari-hari Gaza setelah perang usai. "Agar upaya bantuan dan rekonstruksi di Gaza dapat dimulai," ujarnya.

Sejak diluncurkan Trump di Forum Ekonomi Dunia Davos pada Januari lalu, BoP sudah mendapat dukungan dari setidaknya 19 negara. Mereka telah menandatangani piagam pendiriannya. Meski begitu, cara kerjanya menuai kontroversi. Negara-negara anggota diminta membayar tak tanggung-tanggung: satu miliar dolar AS untuk keanggotaan tetapnya.

Belum lagi soal undangan. Presiden Rusia Vladimir Putin diundang bergabung, langkah yang langsung disambut kritik tajam mengingat invasi negaranya ke Ukraina pada 2022. Semuanya menambah daftar tanda tanya tentang masa depan dewan perdamaian yang satu ini.