MURIANETWORK.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data merupakan kunci utama agar bantuan sosial (bansos) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Pernyataan ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Senin (16 Februari 2026), yang juga dihadiri oleh Menteri Koordinator PMK, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Data Akurat sebagai Fondasi Penyaluran
Dalam rapat yang digelar di tengah upaya pemerintah memperbaiki sistem perlindungan sosial itu, Gus Ipul secara khusus menyoroti peran data yang mutakhir. Ia menyebut, ketepatan sasaran program bantuan pemerintah sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi dasarnya. Tanpa fondasi data yang solid, upaya penyaluran berisiko meleset dari tujuan semula.
"Data menjadi hal paling krusial agar bansos tepat sasaran. Kami berterima kasih kepada BPS yang terus menyajikan data hasil pemutakhiran yang semakin akurat berkat partisipasi daerah dan masyarakat," ujar Gus Ipul.
Mekanisme Penetapan Penerima Manfaat
Lebih detail, Gus Ipul memaparkan alur kerja yang diterapkan Kementerian Sosial. Dalam menetapkan penerima manfaat, Kemensos berpedoman pada data yang disediakan oleh BPS, diperkaya dengan usulan dari pemerintah daerah. Fokus penyalaran difokuskan pada masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 5, yang merupakan kelompok berpenghasilan rendah. Data inilah yang kemudian menjadi acuan untuk menetapkan penerima bansos reguler maupun peserta PBI JKN.
"Kementerian Sosial bertugas menetapkan penerima manfaat, yang kemudian diteruskan ke Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan," tuturnya.
Koordinasi Antar Lembaga untuk Pelayanan Kesehatan
Untuk program PBI JKN khususnya, prosesnya melibatkan koordinasi berjenjang. Setelah Kemensos menetapkan daftar penerima, hasilnya disampaikan terlebih dahulu kepada Kementerian Kesehatan. Dari sana, data kemudian diteruskan kepada BPJS Kesehatan untuk eksekusi lebih lanjut.
"BPJS Kesehatan kemudian bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk bekerja sama melayani para peserta BPJS Kesehatan khususnya dari PBI," sambungnya.
Komitmen Perbaikan dan Peran Aktif Masyarakat
Menyadari bahwa pemutakhiran data adalah proses berkelanjutan, Gus Ipul menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat mekanisme yang ada. Langkah ini diambil sesuai arahan untuk memastikan basis data semakin andal dari waktu ke waktu.
"Nah untuk supaya data kita lebih akurat sesuai arahan pak Menko (Muhaimin) kita akan terus perkuat ya mekanisme-mekanismenya," jelasnya.
Di sisi lain, ia juga mengajak partisipasi aktif dari masyarakat. Warga didorong untuk terlibat dalam proses perbaikan data melalui berbagai saluran pengaduan dan verifikasi yang tersedia, seperti call center, layanan WhatsApp, maupun platform Cek Bansos. Partisipasi publik ini dianggap vital untuk menangkap dinamika dan perubahan kondisi di lapangan secara real-time.
"Kami akan segera tindak lanjuti di lapangan bersama BPS, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan," ungkapnya menutup pernyataan, menegaskan bahwa komitmen tersebut akan diwujudkan dalam aksi nyata bersama seluruh pemangku kepentingan.
Artikel Terkait
Imlek 2026 Dirayakan 17 Februari, Pemerintah Tetapkan Dua Hari Libur
Forum Dialog MAJU:ON Dukung Penyelerasan Inovasi Startup dengan Kebijakan Energi Nasional
Pemerintah Kaji Larangan Ekspor Bijih Timah untuk Percepat Hilirisasi
Polres Inhu Luncurkan Bank Pohon sebagai Investasi Hijau Jangka Panjang