Bamsoet Serukan Politik Akal Sehat dan Rekonsiliasi di Peluncuran Buku Prabowo

MURIANETWORK.COM - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menyerukan pentingnya kepemimpinan yang rasional dan rekonsiliatif dalam politik Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya dalam peluncuran buku 'Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung' karya Joseph Osdar di Jakarta, Minggu (15/2). Bamsoet, sapaan akrabnya, mengajak publik merefleksikan perjalanan demokrasi yang kerap terpolarisasi, menekankan bahwa kepentingan bangsa harus mengatasi ego sektoral.

Politik Akal Sehat untuk Keselamatan Negara

Dalam sambutannya, Bamsoet mendefinisikan politik akal sehat sebagai keberanian mengambil keputusan sulit demi negara. Ia menyinggung langkah-langkah strategis yang berlandaskan konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

"Politik akal sehat adalah keberanian untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, namun sangat krusial bagi keselamatan negara. Termasuk ketika Beliau memutuskan untuk menata kembali sistem perekonomian Indonesia sesuai amanah konstitusi UUD 1945 khususnya Pasal 33 sebagai landasan konstitusional perekonomian Indonesia yang menekankan asas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang produksi penting, dan pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat," tegas Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/2/2026).

Kenangan dari Cijantung dan Karakter yang Autentik

Bamsoet juga membagikan kesan pribadinya saat pertama kali bertemu Prabowo Subianto empat dekade silam. Saat itu, sebagai wartawan muda, ia mewawancarai Danjen Kopassus di Markas Cijantung. Pertemuan itu memberinya perspektif langsung tentang sosok perwira yang berpengalaman lapangan.

Kesan itu semakin kuat menyusul respons Prabowo terhadap sebuah artikel yang ditulis Bamsoet. Artikel berjudul "Prabowo, Jenderal Bisnis Bagi Kesejahteraan Prajurit" itu memantapkan pandangannya tentang karakter sang jenderal.

"Saya ingat betul saat itu Prabowo dengan tegas mengatakan, 'Saya jenderal perang, bukan jenderal golf'. Kalimat itu membekas hingga hari ini sebagai simbol karakter yang autentik, tegas, dan tidak mau terjebak dalam politik pencitraan yang sifatnya kosmetik," kenang Bamsoet.

Etika Politik dan Proses Rekonsiliasi

Narasumber lain, akademisi Rocky Gerung, mengisahkan momen selama persiapan debat Pilpres 2019. Ia pernah mengusulkan taktik debat yang keras kepada Prabowo, namun usulnya ditolak. Menurut Rocky, penolakan itu mencerminkan etika dan rasa hormat Prabowo terhadap jabatan presiden, sekaligus kepada lawan politiknya.

"Harus saya akui, Prabowo memang punya semacam sense of keperwiraan. Dia tidak ingin menghina Presiden Jokowi di atas panggung," jelas Rocky.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie melihat buku ini sebagai catatan penting fase rekonsiliasi nasional. Ia menilai langkah-langkah seperti pemberian maaf dan konsolidasi politik merupakan bagian dari proses penyembuhan kolektif bangsa yang vital untuk stabilitas.

"Buku ini dengan apik memaparkan bagaimana instrumen seperti pemberian maaf, merangkul lawan, hingga konsolidasi elit menjadi bagian dari healing process bangsa kita. Dalam kacamata konstitusi, stabilitas adalah prasyarat bagi tegaknya hukum. Apa yang ditulis Osdar mengenai politik akal sehat Prabowo sejalan dengan kebutuhan kita akan kepemimpinan yang mampu menyatukan, bukan membelah," urai Jimly.

Jimly menambahkan, tanpa fondasi stabilitas politik yang kuat, agenda pembangunan dan perlindungan hak warga negara bisa terhambat. Kepemimpinan yang meredakan ketegangan, menurutnya, adalah kebutuhan mendesak.

Konsistensi Visi dan Arah Kebijakan

Beberapa pembicara lain menyoroti konsistensi visi dan program Prabowo. Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto menilai buku ini menampilkan sudut pandang kepemimpinan yang berorientasi pengabdian. Ia menyebut sejumlah program seperti makan bergizi gratis dan penguatan koperasi sebagai wujud nyata perjuangan untuk kesejahteraan rakyat.

"Secara moral, komitmennya terhadap bangsa dan rakyat kecil tidak diragukan. Dari sisi kapabilitas, kepemimpinannya juga terlihat, bahkan di level internasional, Indonesia semakin diperhitungkan," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan konteks kebijakan ekonomi. Ia menyebut pemerintahan saat ini sedang mengarahkan ulang kebijakan ekonomi agar selaras dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, sebagai bentuk koreksi terhadap praktik ekonomi yang dianggap terlalu liberal.

"Pekerjaan besar kita sekarang adalah melakukan koreksi terhadap neoliberalisme. Pak Prabowo ingin mengembalikan ekonomi kita ke jalur konstitusi yang sifatnya imperatif yaitu bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat," kata Fadli.

Fadli, yang mengenal Prabowo sejak lama, menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil saat ini bukan hal baru, melainkan eksekusi dari pemikiran yang telah matang selama puluhan tahun.

Acara peluncuran buku tersebut dihadiri oleh beragam tokoh dari unsur legislatif, eksekutif, TNI, Polri, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan, mencerminkan resonansi tema yang diangkat dalam diskusi.