Gubernur Sumut Gelar Kompetisi Inovasi Desa dengan Hadiah Hingga Rp50 Miliar

MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, punya tantangan serius buat desa-desa di wilayahnya. Intinya sederhana: berhenti jalan di tempat. Dia mendorong tiap desa untuk berani berinovasi, menciptakan program pembangunan yang dampaknya benar-benar terasa dan bisa bertahan lama bagi warga.

Nah, caranya? Pemprov Sumut bakal menggelar kompetisi. Rencananya, lomba ini dibuka setelah Lebaran tahun ini. Desa-desa ditantang menyusun konsep pembangunan yang paling brilian dan aplikatif.

"Kami akan buka kompetisinya tahun ini setelah Lebaran," ujar Bobby, Sabtu (14/2/2026), dalam acara pengukuhan pengurus DPD dan DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Sumut.

"Desa dengan konsep pembangunan terbaik akan diberikan bantuan dana dari pemerintah provinsi," tambahnya.

Soal hadiah, Bobby tidak main-main. Anggaran minimal Rp10 miliar disiapkan untuk pemenang. Bahkan, dia berharap nilai hadiahnya bisa melambung hingga Rp50 miliar. Makanya, mantan Wali Kota Medan ini meminta para kepala desa berpikir keras. Konsepnya harus inovatif, jauh dari yang biasa-biasa saja.

Di sisi lain, Bobby punya kritik ringan soal kebiasaan berselancar di media sosial. Dia mendorong para kepala desa untuk lebih cerdas memanfaatkannya. Media sosial harus jadi sumber inspirasi, bukan cuma tempat hiburan.

"Ajak kepala desanya buka media sosial untuk melihat arsitektur dan pembangunan yang bagus," tegasnya.

"Jangan cuma lihat joget-joget di TikTok. Harus ada ide murni dari desa untuk membangun wilayahnya sendiri."

Dia memberi contoh, seperti penataan bantaran sungai atau permukiman yang rapi dan estetis, yang banyak bisa dilihat di kota-kota lain.

Namun begitu, membangun kebiasaan baru butuh aturan. Bobby mengajak bupati dan wali kota untuk menerbitkan pedoman bersama. Tujuannya, menertibkan masyarakat demi keindahan desa. Misalnya, melarang menjemur pakaian di depan rumah karena dianggap merusak pemandangan.

Tapi larangan saja tidak cukup. Harus ada solusi.

"Kalau melarang jemur di depan, buatkan tempat jemur di atas atau di belakang, tapi pemerintah intervensi membantu biayanya," jelas Bobby.

"Lalu, misalnya setiap rumah diwajibkan punya minimal dua pot bunga. Kalau warga patuh, kasih diskon PBB. Ini cara kita mengayomi sekaligus mengajak masyarakat disiplin."

Acara pengukuhan Abpednas Sumut itu sendiri juga merangkai program lain, yaitu Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Menurut Ketua Umum DPP Abpednas, Indra Utama, program kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumut ini bertujuan mencegah penyimpangan pengelolaan keuangan desa.

"Program ini adalah ruang pembelajaran hukum agar tidak ada lagi konflik dalam pembangunan desa akibat ketidaktahuan regulasi," kata Indra.

Sementara itu, dari sisi pemerintahan, Staf Ahli Kemendagri Anwar Harun Damanik memaparkan tantangan nyata: pemerataan. Sumut punya sekitar 5.417 desa, dan membangun semuanya secara merata bukan perkara mudah.

Menurut Anwar, posisi desa sekarang semakin kuat. Regulasi, kelembagaan, hingga anggarannya punya payung hukum yang kokoh, terutama sejak berlakunya UU Desa terbaru, UU No. 3 Tahun 2024.

"Regulasi terbaru ini memberikan landasan kuat agar desa menjadi mandiri dan demokratis," papar Anwar.

"Ada tiga pilar utama yang kami kawal, regulasi yang jelas, kelembagaan yang kuat melalui Kemendagri, dan kepastian anggaran baik dari APBN maupun APBD."

Jadi, kompetisi yang digagas Bobby Nasution ini seperti percikan awal. Ada anggaran besar menggiurkan, tapi di balik itu, desa-desa ditantang untuk benar-benar bangkit dengan ide-ide segar mereka sendiri. Hasilnya? Kita lihat saja nanti.