Pemerintah Kaji Penghentian Ekspor Timah Mentah untuk Percepat Hilirisasi

MURIANETWORK.COM - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tengah mengkaji rencana penghentian ekspor sejumlah komoditas mentah, termasuk timah. Kajian ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi nasional melalui hilirisasi industri. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, kebijakan ini bertujuan mengalihkan ekspor bahan mentah menjadi produk olahan bernilai tinggi, sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan secara lebih luas di dalam negeri.

Fokus pada Nilai Tambah dan Investasi

Langkah pengkajian terhadap komoditas seperti timah ini bukanlah hal baru dalam kebijakan energi dan mineral Indonesia. Pemerintah konsisten mendorong agar nilai tambah dari kekayaan alam diolah terlebih dahulu di dalam negeri sebelum diekspor. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan transformasi ekonomi.

Bahlil menilai hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang nyata. Ia mengajukan contoh konkret dari kebijakan larangan ekspor bijih nikel beberapa tahun lalu, yang menurut catatannya, telah membawa hasil signifikan.

"Total ekspor nikel kita tahun 2018-2019 itu hanya USD3,3 miliar. Dan kemudian begitu kita melarang ekspor, di 2024 itu total ekspor kita sudah mencapai USD34 miliar. 10 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun. Inilah kemudian yang menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata, menciptakan lapangan pekerjaan," jelas Menteri Bahlil.

Dari Kajian ke Implementasi Proyek Strategis

Sebelum rencana penghentian ekspor timah dan komoditas lainnya diimplementasikan, pemerintah telah lebih dulu menetapkan sejumlah proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional. Pada tahun 2026 ini, setidaknya ada 18 proyek strategis dengan nilai investasi mencapai Rp618 triliun yang ditargetkan mulai berjalan. Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pengolahan bauksit dan nikel, gasifikasi batubara, hingga pembangunan kilang minyak.

Target besarnya adalah menciptakan produk substitusi impor yang dapat memperkuat ketahanan industri domestik. Dalam hal pendanaan, Bahlil secara khusus menyoroti peran investor dan perbankan dalam negeri.

"Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikira hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri," pungkasnya.

Proyeksi Jangka Panjang dan Dampak Ekonomi

Kebijakan hilirisasi dirancang bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan sebagai sebuah cetak biru ekonomi hingga tahun 2040. Program ini diproyeksikan mampu menarik investasi yang sangat besar, mencapai sekitar USD618 miliar. Mayoritas investasi tersebut, sekitar USD498,4 miliar, diperkirakan akan mengalir ke subsektor mineral dan batubara.

Dampak ekonominya pun diharapkan luar biasa. Proyeksi pemerintah menunjukkan potensi ekspor hasil hilirisasi sebesar USD857,9 miliar, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD235,9 miliar, serta terciptanya lebih dari 3 juta lapangan kerja baru. Angka-angka ini menggambarkan skala ambisi dan potensi transformasi yang hendak dicapai melalui langkah stop ekspor bahan mentah dan percepatan industri pengolahan.

Dengan demikian, kajian untuk menghentikan ekspor timah dan komoditas lain merupakan bagian dari sebuah perencanaan besar. Kebijakan ini tidak hanya sekadar larangan, tetapi lebih pada upaya sistematis membangun fondasi industri yang lebih kokoh, mandiri, dan berdaya saing untuk masa depan Indonesia.