PN Serang Tolak Praperadilan Tersangka Pembunuhan Anak Politikus PKS

"Penahanan tanggal 3 Januari 2026 memenuhi syarat objektif dan subjektif Pasal 21 KUHAP serta tertib administrasi penahanan. Oleh karena itu, seluruh dalil permohonan praperadilan Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak," tutur Hakim Wicaksono dalam amar putusannya.

Maksud Pengajuan Praperadilan oleh Pihak Tersangka

Praperadilan ini diajukan oleh kuasa hukum Heru Anggara pada akhir Januari lalu. Dalam permohonannya, mereka mencantumkan Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Cilegon sebagai termohon, dengan maksud untuk menguji keabsahan proses hukum di tingkat penyidikan.

Kuasa hukum tersangka, Sahat, sebelumnya menerangkan bahwa langkah ini merupakan upaya untuk memastikan kepatuhan proses terhadap ketentuan KUHAP sebelum kasus masuk ke tahap berikutnya.

"Iya. Jadi ini kita bicara praperadilan dulu ya. Soal hasil wawancara kami dengan tersangka sebagai tersangka itu kan satu hal yang berbeda proses selanjutnya nanti. Nah, praperadilan kan itu hanya untuk menguji keabsahan proses penetapan tersangka oleh penyidik," ungkap Sahat.

Ia menambahkan bahwa penilaian akhir terhadap kesesuaian prosedur tersebut sepenuhnya berada di tangan hakim. "Proses dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka itu sudah memenuhi KUHAP atau tidak, tentunya yang nanti akan menilai itu kan hakim," lanjutnya.

Dengan ditolaknya permohonan ini, proses hukum terhadap Heru Anggara diperkirakan akan berlanjut sesuai dengan alur peradilan pidana.