Anggota DPR Desak Penertiban Truk dan ODOL untuk Atasi Macet Tol Jakarta-Tangerang

- Jumat, 13 Februari 2026 | 21:35 WIB
Anggota DPR Desak Penertiban Truk dan ODOL untuk Atasi Macet Tol Jakarta-Tangerang

Kemacetan di ruas Tol Jakarta-Tangerang sudah bukan hal baru. Tapi belakangan ini, kondisinya makin parah dan benar-benar meresahkan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath, pun angkat bicara. Ia mendesak instansi terkait untuk segera ambil langkah konkret, tidak bisa lagi ditunda-tunda.

Masalahnya kompleks, namun ada satu sorotan utama: ulah truk. Menurut sejumlah saksi, banyak truk seenaknya mengambil lajur kanan jalur yang seharusnya untuk mendahului. Truk-truk besar itu berjalan lambat, memaksa kendaraan di belakangnya ikut melambat. Akibatnya, arus macet total, apalagi di jam sibuk. Risiko kecelakaan pun melonjak.

"Saya menerima banyak aduan dari masyarakat terkait truk-truk yang dengan leluasa mengambil lajur kanan di Tol Jakarta-Tangerang. Ini sudah menyangkut keselamatan pengguna jalan. Jalur kanan bukan untuk kendaraan berat berjalan lambat,"

tegas Rano dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).

Persoalan tak berhenti di situ. Masih ada saja truk beroperasi dengan muatan berlebih dan dimensi tak wajar, atau yang biasa disebut ODOL. Praktik ini bukan cuma melanggar aturan. Bayangkan, beban berlebih itu menggerus badan jalan lebih cepat dan meningkatkan potensi kecelakaan fatal. Sudah sering dibahas, tapi di lapangan masih terjadi.

"Kita sudah lama berbicara soal penertiban ODOL, tapi di lapangan praktiknya masih terjadi. Penegakan hukum tidak boleh setengah hati. Kalau ada pelanggaran, harus ada konsekuensi nyata,"

ujarnya lagi.

Di sisi lain, ada kesan penegakan hukum yang kurang greget. Rano menilai sebagian pengemudi truk seolah tak gentar dengan sistem tilang elektronik (ETLE). Efek jeranya seperti tidak terasa. Karena itu, ia meminta Kepolisian untuk mempertegas implementasinya. Sistem pengawasan harus dievaluasi, pastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan.

"Kalau ETLE sudah diterapkan, maka pastikan penindakannya transparan dan tegas. Jangan sampai muncul persepsi bahwa pelanggaran bisa diabaikan tanpa konsekuensi,"

kata Rano menutup pernyataannya.

Intinya, wacana saja tidak cukup. Masyarakat butuh aksi nyata di lapangan, penertiban yang konsisten, dan penegakan hukum yang benar-benar membuat jera. Kalau tidak, kemacetan parah dan ancaman di tol itu akan terus berulang, menjadi pemandangan sehari-hari yang kita semua keluhkan.

Editor: Dewi Ramadhani

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar