Prabowo Tegaskan Realisme dan Tata Kelola Kunci Indonesia Jadi Negara Maju

MURIANETWORK.COM - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, namun dengan pendekatan yang realistis dan penuh perhitungan. Pernyataan ini disampaikan dalam sarasehan ekonomi "Indonesia Economic Outlook 2026" di Wisma Danantara, Jakarta, pada Jumat (14 Februari 2026). Menurutnya, pencapaian tersebut membutuhkan waktu dan pembenahan tata kelola, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, untuk kemakmuran rakyat.

Realisme dalam Mengejar Status Negara Maju

Dalam pidatonya, Prabowo mengakui ambisi besar Indonesia sekaligus menekankan pentingnya kesadaran akan jarak yang harus ditempuh. Dia mengingatkan bahwa banyak negara maju telah berabad-abad membangun fondasi teknologi dan industrinya. Oleh karena itu, meski cita-citanya tinggi, langkah yang diambil harus tetap berpijak pada kenyataan.

"Kita ingin menjadi negara maju, tapi jangan kita berpretensi kita mau mencapai tingkatan yang sama dengan negara-negara yang sudah ratusan tahun sebelum kita mencapai tingkat teknologi dan industri yang sangat maju," tuturnya.

Dia melanjutkan, "Kita punya cita-cita tinggi, tapi kita punya sikap yang realistis."

Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Rakyat

Fokus utama dari upaya pembangunan ini, menurut Presiden, terletak pada kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya. Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa seluruh sumber daya harus dijaga dan dimanfaatkan dengan prinsip utama: kepentingan terbesar rakyat Indonesia.

"Kita kelola, kita jaga, dan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita," ucapnya.

Potensi Besar dan Tantangan Pemerataan

Di kesempatan lain, Prabowo juga pernah mengungkap optimisme terhadap posisi ekonomi Indonesia yang saat ini termasuk dalam sepuluh terbesar di dunia. Dia memproyeksikan dalam satu hingga dua dekade ke depan, perekonomian nasional berpotensi merangking keempat atau kelima terbesar secara global.

Namun, di balik potensi besar itu, tersimpan tantangan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Presiden menilai isu pemerataan dan kualitas tata kelola pemerintahan menjadi kunci penentu.

“Masalahnya adalah pemerataan, masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita, manajemen kita sebagai bangsa, bahwa kita harus mengelola kekayaan kita dengan searif-arifnya, sepandai-pandainya, dan sejujur-jujurnya,” tegas Prabowo dalam suatu pertemuan dengan kepala daerah di Istana Negara akhir tahun 2025.

Pernyataan-pernyataan ini menggarisbawahi sebuah visi yang berimbang: di satu sisi ada optimisme terhadap momentum pertumbuhan ekonomi, di sisi lain ada kesadaran mendalam bahwa fondasi pemerintahan yang baik dan berintegritas adalah prasyarat mutlak agar kemajuan itu dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.