Wakil Ketua MPR Soroti Data Disabilitas: 17,8 Juta Jiwa, Akses Pendidikan dan Kerja Masih Terbatas

Angka itu cukup menohok: lebih dari 17,8 juta penyandang disabilitas tercatat di Indonesia berdasarkan data BPS 2024. Namun, di balik statistik tersebut, tersimpan realitas yang tak mudah. Sekitar sepertiganya belum menamatkan pendidikan dasar. Partisipasi kerjanya pun hanya menyentuh 23,94%, dengan tingkat kemiskinan yang masih lebih tinggi ketimbang rata-rata nasional. Kondisi ini, menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, tak bisa dibiarkan.

“Berbagai upaya untuk mempermudah akses komunikasi bagi penyandang disabilitas harus dapat dukungan semua pihak,” tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam sebuah keterangan tertulis, Kamis lalu.

Baginya, ini soal membuka kesempatan yang sama. Agar setiap warga negara punya peluang terlibat aktif dalam pembangunan.

Di sisi lain, ada secercah langkah konkret yang patut dicatat. Pekan sebelumnya, Kementerian Koordinator PMK dan BRIN sepakat memperkuat sinergi. Mereka menandatangani perjanjian kerja sama yang fokus pada penyusunan rekomendasi kebijakan untuk membangun ekosistem bahasa isyarat. Ini bukan sekadar kerja sama administratif belaka, melainkan komitmen nyata untuk menyusun peta jalan aksesibilitas.

Menurut Rerie, upaya membangun ekosistem bahasa isyarat itu sendiri adalah langkah strategis. Ia bisa menjadi kunci pembuka akses komunikasi yang setara. Namun begitu, jalan menuju inklusivitas penuh masih panjang.

“Kondisi saat ini masih diperparah oleh kesadaran publik yang rendah,” ujar politisi NasDem itu. Belum lagi soal keterbatasan akses komunikasi, ditambah fasilitas fisik dan digital yang belum sepenuhnya ramah.

Ia berharap kerja sama pemerintah ini tak berhenti di atas kertas. Harapannya, ekosistem bahasa isyarat yang dibangun nanti benar-benar bisa mempermudah interaksi penyandang disabilitas dengan masyarakat luas. Itu modal dasar.

Pada akhirnya, Rerie mendorong semua pihak, dari pusat hingga daerah, untuk bersinergi. Tujuannya jelas: membangun kemudahan akses bagi setiap anak bangsa. Partisipasi aktif mereka dalam pembangunan adalah syarat mutlak jika kita ingin mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang benar-benar merata.