Pemerintah Finalisasi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Targetkan Operasional 2026

MURIANETWORK.COM - Pemerintah Indonesia tengah memfinalisasi pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, sebuah lembaga baru yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2026. Dewan ini merupakan transformasi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dengan mandat yang lebih luas, difokuskan untuk mendorong kemandirian finansial masyarakat. Inisiatif ini digulirkan menyusul pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Penasihat Khusus PBB untuk Kesehatan Finansial, Ratu Máxima dari Belanda.

Transformasi Menuju Kemandirian Finansial

Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Satrio Adhitomo, mengungkapkan bahwa payung kebijakan untuk lembaga baru ini sedang dalam tahap penyusunan akhir. Transformasi ini menandai pergeseran strategis dari sekadar memperluas akses keuangan menuju pembangunan kesejahteraan finansial yang lebih holistik.

“Yang tadinya kita DNKI, kita akan bertransformasi menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Ini memang sedang dirumuskan. Ke depan pemerintah berharap ada kemandirian finansial masyarakat,” tuturnya dalam acara PROMISE II IMPACT oleh ILO, Kamis (12/2).

Visi pemerintah melalui dewan ini adalah agar masyarakat tidak hanya pasif memiliki rekening bank, tetapi juga aktif memanfaatkan berbagai produk keuangan formal. Tujuannya jelas: membangun perlindungan dan stabilitas keuangan jangka panjang bagi setiap individu.

“Artinya, masyarakat punya kestabilan finansial. Mereka terakses lembaga keuangan formal, punya asuransi, dana pensiun, dan instrumen lainnya,” jelas Satrio.

Membenahi Jurang antara Akses dan Pemahaman

Dari sisi angka, capaian inklusi keuangan Indonesia patut disyukuri. Tingkatnya telah mencapai sekitar 93,9%, mendekati target nasional. Namun, di balik angka yang menggembirakan itu, tersimpan tantangan besar yang kini menjadi fokus utama: literasi.

Satrio menyoroti bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat masih tertinggal, berkisar pada 50–58%. Data ini mengindikasikan sebuah kesenjangan; banyak yang sudah terjangkau layanan, namun belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkannya secara optimal, termasuk menimbang manfaat dan risikonya.

“Gap literasi ini yang masih dikejar. Dengan literasi, masyarakat tahu gunanya apa, manfaatnya apa, dan bagaimana memaksimalkan akses ke lembaga keuangan,” ujarnya menegaskan.

Memanfaatkan Gelombang Digital untuk Edukasi

Di tengah tantangan tersebut, pemerintah melihat perkembangan pesat keuangan digital sebagai momentum berharga. Kemudahan transaksi non-tunai, yang kini bahkan telah merambah ke pedagang kecil di pelosok, membuka peluang baru untuk mempercepat edukasi.

“Sekarang jamannya digital. Orang mungkin lebih khawatir ketinggalan handphone daripada dompet. Semua bisa bayar pakai QRIS. Pedagang di pinggiran pun sudah banyak yang terakses,” katanya menggambarkan realitas yang berubah cepat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah menjelaskan bahwa Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan akan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Tugas utamanya adalah mempersiapkan data keuangan yang mudah diakses publik dan secara masif melakukan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan, sebuah langkah krusial untuk mengubah akses menjadi kesejahteraan yang nyata.