Pemerintah Indonesia punya rencana besar: mengirim sekitar 8.000 prajurit TNI sebagai pasukan perdamaian ke Gaza. Langkah ini langsung mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono. Menurutnya, ini bukan soal ingin pamer kekuatan, tapi lebih pada konsistensi.
“Rencana pengiriman sekitar 8.000 prajurit TNI ke Gaza merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia,” ujar Dave kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).
Politikus Golkar itu menegaskan, langkah ini mencerminkan politik luar negeri Indonesia yang sudah lama dipegang teguh. “Langkah ini tidak dimaksudkan untuk menonjolkan diri, melainkan mencerminkan konsistensi politik luar negeri Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik secara damai,” sambungnya.
Bagi Dave, ini adalah wujud nyata dari amanat konstitusi. Di sisi lain, sekaligus jadi bukti tradisi diplomasi Indonesia yang tak pernah lupa pada nilai-nilai kemanusiaan. Tujuannya jelas: meringankan penderitaan warga sipil dan menjaga stabilitas global.
“Kehadiran pasukan tersebut adalah wujud amanat konstitusi sekaligus tradisi diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan, menjaga stabilitas global dan meringankan penderitaan masyarakat sipil,” katanya menambahkan.
Namun begitu, dukungannya tidak buta. Dave menekankan, persiapan harus benar-benar matang. Mulai dari jalur diplomasi, urusan logistik yang rumit, sampai perlindungan bagi prajurit di lapangan. Semuanya harus dijalankan dengan terukur, punya mandat jelas, dan mengikuti aturan main internasional.
“Fokus utama adalah memastikan kontribusi Indonesia benar-benar mendukung perdamaian, memberi manfaat nyata bagi rakyat Palestina, dan menjaga kredibilitas bangsa di mata dunia,” tegas Dave.
Harapannya, kehadiran TNI bisa memperkuat upaya internasional menciptakan stabilitas di Gaza. Ini juga jadi cara Indonesia menunjukkan solidaritas, berdiri di depan untuk membela kemanusiaan.
“Kami berharap kehadiran TNI di Gaza dapat memperkuat upaya internasional dalam menciptakan stabilitas, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia selalu berdiri di garis depan dalam membela nilai-nilai kemanusiaan,” tuturnya.
Ia mengingatkan, koordinasi dengan lembaga internasional seperti PBB harus terus dijaga. Agar misi ini berjalan mulus, sesuai hukum internasional, dan tidak disalahpahami oleh komunitas global. Semuanya demi kontribusi yang tepat sasaran dan bermartabat.
Artikel Terkait
MSCI Bekukan Rebalancing Indeks, BEI Ditekan Perbaiki Transparansi dan Atasi Goreng Saham
DPR Dukung Larangan Kemenkes Tolak Pasien BPJS Nonaktif Sementara
Pilot dan Kopilot Tewas Ditembak, KKB Pimpinan Elkius Kobak Diduga Dalang
CEO Media Group: Jakarta Perlu Sinergi Total untuk Jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia