Pandangan serupa datang dari Partai Demokrat. Ahmad Khoirul Umam melihat dinamika ini sebagai bumbu biasa dalam demokrasi. Menurutnya, kepemimpinan dua periode itu penting untuk menjaga konsolidasi kebijakan dan kesinambungan program.
Tapi soal siapa yang akan mendampingi, Umam menekankan itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Pertimbangannya bisa macam-macam, mulai dari elektabilitas, ideologi, sampai dampaknya di peta elektoral.
Sementara itu, dari kubu PKB, Syaiful Huda menyoroti alasan yang lebih substantif. Dukungan mereka untuk dua periode Prabowo, katanya, dilandasi komitmen mengubah sistem ekonomi ke arah ekonomi konstitusi sesuai Pasal 33 UUD 1945.
“Soliditas koalisi itu kunci,” tegas Huda. Menurutnya, pemerintahan harus efektif dan produktif agar bisa bekerja maksimal selama sepuluh tahun.
Memang sempat ada candaan Prabowo bahwa PKB “perlu diawasi”. Tapi Huda menampik itu jadi masalah. Begitu memutuskan gabung koalisi, komitmen PKB total. Titik.
Geliat dukungan ini muncul sangat awal, mengingat Pilpres 2029 masih empat tahun lagi. Tapi itulah politik, segala sesuatunya harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Koalisi pendukung Prabowo tampaknya ingin memastikan peta jalan mereka sudah jelas, meski soal nama wapres masih jadi ruang diskusi yang terbuka lebar.
Artikel Terkait
Kondisi Psikologis Korban Penyiraman Air Keras dari KontraS Dilaporkan Stabil
Polisi Tangkap Pengedar 100 Vape Berisi Narkoba Etomidate di Tanjung Priok
Yamaha Imbau Pemeriksaan Motor Usai Mudik Lebaran
Kolaborasi Swasta-Pemerintah Turunkan Angka Stunting di Maluku Utara