MURIANETWORK.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terlibat adu argumen publik mengenai status anggaran dan pembiayaan program pengadaan kapal untuk nelayan. Perselisihan ini berawal dari kritik Purbaya yang menyoroti belum adanya realisasi pesanan kapal, meski anggaran dianggap telah tersedia, hingga dibalas Trenggono yang menegaskan bahwa sumber dana berasal dari pinjaman luar negeri yang belum dicairkan.
Kritik Awal dari Menteri Keuangan
Dalam sebuah forum yang diadakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Selasa (10/2/2026), Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kekhawatirannya. Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi dari sejumlah pengusaha galangan kapal, tidak ada pesanan yang datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Padahal, menurut penilaiannya, anggaran untuk program strategis tersebut seharusnya sudah dapat digunakan.
Pernyataan ini menyiratkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan di lapangan, sebuah isu yang kerap menjadi sorotan dalam pengelolaan proyek pemerintah.
Tanggapan Tegas dari Menteri Trenggono
Menanggapi hal itu, Menteri Trenggono tidak tinggal diam. Ia memberikan klarifikasi melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Trenggono menekankan bahwa skema pembiayaan pengembangan kapal nelayan ini bersumber dari pinjaman pemerintah Inggris, bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang langsung dapat dicairkan.
Dalam nada yang tegas, ia meminta Purbaya untuk memeriksa kembali informasi yang diterima.
"Yth Menteri Keuangan, supaya anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK, coba anda tanya dulu deh sama anak buah anda, benar gak itu uang kapal sudah dikucurkan?" tulisnya.
Klaim Prosedur dan Persahabatan
Menanggapi balasan tersebut, Purbaya memberikan respons di sela-sela kunjungannya ke Istana Negara, Rabu (11/2/2026). Ia mengakui bahwa dana memang belum dikucurkan, namun menyoroti pentingnya sinyal dan komitmen awal kepada industri galangan kapal.
"Memang belum [dikucurkan]. Tapi kan gini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu sampai ada dananya dulu. Kan ada dana depannya kan. Itu aja belum keliatan gerakan di depan," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa meski berasal dari pinjaman luar negeri, proses pencairan dan pengelolaannya tetap akan melibatkan dan melalui Kementerian Keuangan. "Nanti kan lewat Menkeu juga," tambah Purbaya.
Di akhir pernyataannya, Purbaya berusaha meredakan kesan ketegangan dengan menyebut perseteruan ini sebagai dinamika biasa antar kolega yang sudah akrab. "Pak Menteri [Menteri KKP] kan sahabat saya juga, gampang," tuturnya, menutup pembahasan dengan nada yang lebih ringan.
Artikel Terkait
Pemulihan Listrik Pascabencana di Sumatera Capai Kemajuan Signifikan
Kejagung Bongkar Modus Korupsi Ekspor CPO Senilai Rp14 Triliun lewat Manipulasi Kode Limbah
Krisis Keteladangan Profesor di Tengah Tekanan Produktivitas Akademik
Timnas U-17 Indonesia Siap Perbaiki Performa dalam Uji Coba Kedua Lawan Tiongkok