MURIANETWORK.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terlibat polemik terbuka melalui media sosial. Insiden ini memicu kritik dari politisi, yang menilai perdebatan publik antarmenteri dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat dan mengganggu citra soliditas kabinet.
Politisi Soroti Kurangnya Koordinasi Internal
Ketua DPP PKB Daniel Johan mengaku heran dengan insiden yang terjadi di antara dua pejabat tinggi negara tersebut. Menurutnya, perdebatan semestinya diselesaikan melalui jalur internal pemerintah, bukan dipertontonkan kepada publik.
"Sesama menteri kok saling mendebat secara terbuka begitu, kelihatan nggak kompak yang dipertontonkan di hadapan rakyat, bikin masyarakat semakin bingung nanti, seperti tidak solid, tidak ada koordinasi antarkementerian," ujar Daniel Johan, Rabu (11/2/2026).
Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat seharusnya justru dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi melalui diskusi langsung. Kejadian ini, dalam pandangannya, menjadi peringatan bagi seluruh jajaran kabinet.
"Ini jadi alarm buat jajaran kabinet untuk lebih solid dalam hal komunikasi dan koordinasi, kita berharap tim Kabinet Merah Putih bekerja secara solid menjalankan amanat presiden demi kepentingan masyarakat," tegasnya.
Daniel Johan menambahkan, jika memang ada masalah koordinasi, penyelesaiannya harus dilakukan secara tertutup. "Sehingga segera diselesaikan tanpa harus sahut-sahutan seperti itu," imbuhnya.
Reshuffle Kabinet Adalah Hak Prerogatif Presiden
Lebih jauh, Daniel Johan enggan berspekulasi mengenai kemungkinan adanya reshuffle kabinet menyusul polemik ini. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif.
"Reshuffle kabinet sepenuhnya hak preogratif presiden yang paham benar kinerja masing-masing menteri," jelas Daniel Johan.
Latar Belakang Polemik Anggaran Kapal
Polemic ini berawal dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sebuah acara yang diselenggarakan Kadin Indonesia. Purbaya menyatakan heran karena Kementerian Kelautan dan Perikanan belum juga memesan kapal ke industri galangan dalam negeri, padahal anggarannya disebut sudah dicairkan.
Menanggapi hal itu, Menteri Trenggono membalas melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia meminta Purbaya mengecek ulang informasi tersebut kepada staf di lingkungan Kementerian Keuangan.
"Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahannya, Selasa (10/2).
Trenggono kemudian memberikan penjelasan lebih detail mengenai skema pendanaan proyek tersebut. Ia menegaskan bahwa sumber dana pembangunan kapal berasal dari pinjaman luar negeri, bukan dari anggaran negara yang dikelola Kemenkeu.
"Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.
Rencana pembangunan 1.500 kapal ikan dengan pendanaan dari Inggris ini sebelumnya telah menjadi perhatian publik. Polemik terbuka ini pun mengundang sorotan terhadap mekanisme koordinasi dan komunikasi di tingkat pemerintahan.
Artikel Terkait
Organisasi Pemuda Al Washliyah DKI Dukung Polri Tetap Langsung di Bawah Presiden
Rupiah Menguat Tipis di Tengah Ketegangan Timur Tengah dan Antisipasi Data AS
Jaksa Agung Mutasi 31 Kajari, Terganti Usai Pemeriksaan Internal
TransJabodetabek B51 Resmi Beroperasi, Hubungkan Cawang dengan Kawasan Industri Cikarang