Laporan Transparency International Ungkap Kemunduran Global dalam Perang Melawan Korupsi

Di Eropa Barat, Inggris mengalami penurunan terbesar dalam satu dekade, turun 11 poin menjadi 70. Kegagalan menegakkan standar etika bagi pejabat publik dan skandal pengadaan selama pandemi disebut sebagai penyebabnya. Tren serupa, meski dengan tingkat yang berbeda, terlihat di Selandia Baru, Swedia, Kanada, dan Prancis.

Valerian menyesalkan melambatnya dorongan antikorupsi di benua itu. "Banyak negara Eropa dulu memimpin perang melawan korupsi," keluhnya. Ia mencontohkan bagaimana Arahan Antikorupsi Uni Eropa dinilai telah dilunakkan sehingga kehilangan kekuatannya.

Tekanan Global dan Kasus Indonesia

Gelombang penurunan tidak hanya terjadi di Barat. Laporan mencatat 50 negara mengalami kemerosotan signifikan sejak 2012, dengan Turki, Hungaria, dan Nikaragua sebagai contoh nyata. Korupsi juga kian membuka pintu bagi kejahatan terorganisir untuk menyusup ke politik di Amerika Latin.

Indonesia sendiri mengalami penurunan skor tiga poin menjadi 34, yang mencerminkan lebih dari sekadar angka statistik. Transparency International Indonesia menyoroti memburuknya kualitas tata kelola, melemahnya institusi pengawas, dan menyempitnya ruang bagi suara kritis seperti jurnalis dan kelompok masyarakat sipil.

Catatan Kritis dan Peringkat Terbawah

Di tengah tren suram, ada secercah harapan. Upaya pemberantasan korupsi Ukraina mendapat pujian karena transparansi dalam menangani skandal, meski negara itu masih berperang. "Satu negara Ukraina memilih melawan korupsi, sementara Rusia menempuh jalan sebaliknya," jelas Valerian, merujuk pada langkah Moskow yang mencabut undang-undang antikorupsi.

Di sisi lain, lebih dari dua pertiga negara di dunia masih meraih skor di bawah 50, yang mengindikasikan masalah korupsi yang serius. Posisi terbawah secara konsisten diduduki oleh rezim otoriter seperti Venezuela dan Azerbaijan, di mana korupsi bersifat sistemik. Negara-negara yang dilanda konflik seperti Somalia dan Sudan Selatan juga berada di dasar peringkat.

Namun, laporan ini juga mencatat sejumlah kemajuan. Beberapa negara seperti Albania, Angola, Estonia, dan Korea Selatan menunjukkan peningkatan jangka panjang, membuktikan bahwa komitmen politik yang berkelanjutan dapat membuahkan hasil dalam memperbaiki tata kelola.