Pemprov DKI Jamin Layanan Kesehatan Tetap Berjalan bagi 270 Ribu Warga Nonaktif BPJS

Layanan Kesehatan Tetap Jalan, Meski Status BPJS Warga Nonaktif

Puskesmas Pembantu di Serdang, Jakarta Pusat, ramai seperti biasa pada Selasa siang itu. Di tengah keriuhan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan pesan penting: layanan kesehatan untuk warga tidak akan dikurangi. Ini disampaikannya menanggapi keputusan pemerintah pusat yang menonaktifkan sekitar 270 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan BPJS per 1 Februari 2026.

"Dengan keputusan Menteri Sosial itu, di Jakarta kurang lebih 270 ribu peserta yang terdampak," ujar Pramono.

Namun begitu, ia menegaskan komitmen Pemprov DKI. "Tetapi Pemerintah Jakarta tetap harus hadir. Pelayanan tidak boleh berkurang," tegasnya.

Intinya, warga yang terdampak tak perlu khawatir. Pramono menyebut Jakarta punya cadangan pembiayaan. Skemanya melalui segmen PBPU-BP Pemda, yang ditujukan untuk peserta bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.

"Jadi siapapun yang misalnya belum teraktivasi, Jakarta akan memberikan pelayanan yang sama," jelasnya. Ruang anggaran itu akan digunakan untuk menutupi kekosongan.

Layanan apa saja yang dijamin? Semuanya. Mulai dari rawat inap, cuci darah, operasi katarak, hingga penanganan penyakit berat lainnya. "Kami tetap lakukan. Tidak ada berkurang, termasuk untuk penyakit-penyakit berat dan layanan rutin," janji Pramono.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, memaparkan teknis penanganannya. Untuk kasus darurat, penanganannya akan langsung.

"Untuk layanan darurat atau yang tidak bisa berhenti seperti cuci darah atau harus dirawat, ketika dinonaktifkan PBI JK-nya, kita akan alih segmenkan ke PBI Pemda," kata Ani.

Sedangkan untuk kasus yang tidak darurat, prosesnya akan sedikit lebih panjang. Dinas Sosial akan turun tangan melakukan verifikasi lapangan. Warga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 5 kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas memiliki peluang besar untuk diaktifkan kembali sebagai peserta.

Jadi, pesannya jelas. Pemerintah provinsi berusaha mengisi celah yang timbul dari keputusan pusat. Layanan kesehatan, kata mereka, harus tetap bisa diakses oleh siapa saja yang membutuhkan.