Anggota DPR Soroti Data PBI BPJS: Di Balik Angka Ada Nyawa yang Dipertaruhkan

MURIANETWORK.COM - Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa persoalan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan merupakan isu krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pernyataan ini disampaikannya dalam rapat bersama pimpinan DPR dan pemerintah di Senayan, Jakarta, Senin (9 Februari 2026). Rieke menekankan bahwa di balik setiap angka dalam data negara, terdapat nasib dan nyawa jutaan warga yang membutuhkan kepastian perlindungan kesehatan.

Data Bukan Sekadar Angka, Tapi Nyawa

Dalam paparannya, Rieke dengan tegas membedah persoalan ini. Baginya, pekerjaan di parlemen dan pemerintah bukan sekadar menghitung deretan angka statistik secara teknis. Setiap digit dalam data kepesertaan PBI, yang ditanggung melalui APBN dan APBD, memiliki wajah dan kisah riil masyarakat.

“Di balik angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Ini bukan soal deretan angka, kita bekerja di sini saya yakin, bukan sekadar untuk menghitung secara teknis deretan angka, data sains dan sebagainya,” tegas Rieke.

Pertanyaan Besar Terkait Akurasi Data Kemiskinan

Rieke kemudian menyoroti sebuah perhitungan yang memantik keprihatinan. Berdasarkan data yang ada, jumlah peserta PBI mencapai sekitar 143 juta orang dari total penduduk Indonesia. Jika PBI memang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu, angka itu mengindikasikan bahwa hampir 50 persen penduduk Indonesia tergolong miskin.

“Artinya dengan prinsip yang tadi sasaran utama penerima bantuan iuran, dari 143,98 juta jiwa, artinya jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini 50,31%. Bapak Menteri Keuangan, tentu ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Kalau dikalikan ya, apakah ini data yang faktual?” tanyanya, menyoroti kemungkinan adanya ketidakakuratan data dasar yang digunakan.

Pilakan Aktifkan Kembali Peserta dengan Penyakit Kronis

Di tengah kompleksnya persoalan data, Rieke mendesak langkah konkret dan segera: mengaktifkan kembali peserta PBI JK yang sempat dinonaktifkan, khususnya pengidap penyakit kronis. Menurutnya, dampak kebijakan ini bagi masyarakat sangat besar, sementara kebutuhan anggarannya relatif kecil dan dapat dikelola.

“Ini persoalan nyawa. Ada 120.472 orang dikali 42.000 dikali 3 bulan, hanya 15,179 miliar. Bukan uang kita. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat,” ungkapnya, menekankan bahwa dana negara harus tepat mengalir untuk keselamatan warga.

Mendesak Pembenahan Ekosistem Data Hingga Level Terbawah

Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan itu mendorong pembenahan menyeluruh terhadap ekosistem data nasional, hingga tingkat desa dan kelurahan. Ia meyakini bahwa ketepatan sasaran anggaran dan program pemerintah sangat bergantung pada validitas data dasar yang dimiliki.

“Saya yakin bahwa anggaran tepat sasaran jika data tepat sasaran. Basis anggaran adalah data dasar negara, begitu,” tutur Rieke.

Dukungan dari Komisi VIII dan Kritik terhadap Konsep "Wisuda"

Pandangan serupa disampaikan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang. Ia juga meminta pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI JK, mengingat anggarannya tersedia. Marwan menekankan bahwa pasien penyakit kronis harus tetap mendapat perlindungan, tanpa terpaku hanya pada kategori desil 1 hingga 5 dalam data kemiskinan.

“Jadi bukan saja yang PBI itu, tapi yang masuk desil sampai ke 10 pun kalau penyakitnya tertentu harus dibantu,” jelas Marwan.

Ia juga mengkritik penerapan konsep “wisuda” atau kelulusan dari bantuan sosial seperti PKH untuk program kesehatan. Menurutnya, urusan kesehatan yang bersifat mendasar dan mendesak tidak bisa disamakan dengan bantuan sosial yang berbasis fluktuasi ekonomi semata.

“Maka karena itu, tidak perlu sebetulnya ribut-ribut di masyarakat karena toh juga uangnya ada. Kecuali memang yang dibantu ini betul-betul kaya, hanya ingin merasa hebat karena pemerintah membantu dia, nah itu datanya penting,” pungkasnya, menegaskan kembali pentingnya data yang akurat dan berintegritas untuk mencegah penyalahgunaan.