MURIANETWORK.COM - Pernyataan sejumlah tokoh oposisi yang mengaitkan keberhasilan reformasi kepolisian semata-mata dengan pergantian Kapolri dinilai keliru dan tidak tepat sasaran. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Abraham Samad dan kawan-kawan kepada Presiden Prabowo Subianto, menempatkan isu personal di atas agenda reformasi struktural yang lebih mendasar.
Reformasi Bukan Soal Personal, Tapi Kultural
Membincangkan reformasi institusi sebesar Polri hanya dari sudut pandang pergantian pimpinan terasa mengerdilkan persoalan. Reformasi yang sesungguhnya berakar pada perubahan budaya dan sistem kelembagaan, bukan sekadar preferensi atau ketidaksukaan terhadap figur tertentu. Fokus pada personal justru dapat mengaburkan tujuan utama, yakni membangun Polri yang lebih profesional dan akuntabel di mata publik.
Dalam konteks ini, Kapolri Listyo Sigit Prabowo justru dianggap banyak kalangan sebagai sosok yang gencar mendorong transformasi internal. Upaya percepatan reformasi di bawah kepemimpinannya menjadi perhatian serius.
Data dan Responsivitas yang Meningkat
Sejumlah indikator kinerja turut menguatkan argumen tersebut. Berdasarkan catatan di Komisi III DPR, tingkat represifitas kepolisian tercatat menurun secara signifikan sejak tahun 2021. Tren positif ini menunjukkan pergeseran pendekatan dalam penegakan hukum.
Selain itu, Polri juga disebut-sebut sebagai institusi mitra Komisi III yang paling responsif dalam menangani berbagai pengaduan dari masyarakat. Data-data empiris semacam ini memberikan gambaran yang lebih objektif dibandingkan narasi yang hanya berpusat pada figur individu.
Artikel Terkait
Masjid At-Thohir di Los Angeles Jadi Pusat Ibadah dan Perekat Diaspora Indonesia
Mantan Menag Yaqut Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Tunggu Keputusan Kembali ke Rutan
Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah dan Genjot Digitalisasi dalam 5 Tahun
Arus Balik Mudik Mulai Padati Jalan Alternatif Cibubur