Tiga Daerah Serius Garap Sekolah Rakyat, Jabo: Proposal Harus Beres Dulu

Rabu (28/1) lalu, ruang kerja Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono ramai dikunjungi sejumlah kepala daerah. Mereka datang membahas satu hal: kelanjutan Program Sekolah Rakyat. Agus Jabo menegaskan, program ini adalah perintah langsung Presiden yang mengandalkan kolaborasi erat antara pusat dan daerah.

"Perintah Presiden, semua harus disinergikan dan dikolaborasikan,"

ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulisnya.

Ia lalu membeberkan skema kerjanya. Ternyata, pembangunan fisik sekolah nantinya ditangani Kementerian PUPR. Nah, setelah gedungnya berdiri dan siap digunakan, pengelolaannya justru beralih ke Kementerian Sosial. Pembagian peran lintas kementerian ini dianggap sebagai kunci agar program berjalan mulus.

Pertemuan itu sendiri dihadiri oleh Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Bupati Sukamara Masduki, dan Bupati Aceh Besar Muharram Idris. Masing-masing membawa perkembangan dan usulan dari wilayahnya.

Dari Baubau, misalnya. Pemerintah kota mengajukan lahan seluas 7,9 hektare yang sudah dinyatakan memenuhi syarat. Hasil pembahasan mengarahkan Kota Baubau untuk masuk dalam tahap ketiga pembangunan. Jika tak ada aral melintang, proses administrasi dan tender rencananya dimulai bulan Maret mendatang.

Sementara itu, pembicaraan dengan Bupati Aceh Besar punya cerita lain. Di sana sudah lebih dulu ada sekolah rintisan yang beroperasi sejak 2025, melayani sekitar 200 siswa SMA. Untuk sekolah permanen, pemkab menyiapkan lahan cukup luas, 14,24 hektare. Namun begitu, dalam diskusi muncul beberapa catatan teknis. Mulai dari lokasi, akses jalan, hingga jaringan listrik dan air bersih perlu dipastikan kelengkapannya. Karena itu, usulan Aceh Besar juga diarahkan ke tahap ketiga, dengan syarat melengkapi semua administrasi dan persyaratan teknis tadi.

Lain lagi dengan Sukamara. Masduki, bupatinya, mengangkat persoalan akses pendidikan yang masih sulit di wilayahnya. Hampir 200 anak menjadi sasaran program ini. Pemkab mengusulkan lahan awal 5 hektare, yang kemudian bisa ditambah hingga lebih dari 6,8 hektare. Kabar baiknya, lahan ini sudah disurvei dan dinyatakan layak oleh tim PUPR. Isu tentang kekurangan luas lahan yang sempat mencuat, konon sudah terpenuhi.

Menutup serangkaian pertemuan, Agus Jabo memberi pesan sederhana namun krusial.

"Yang penting proposal dan administrasi beres, lalu teknisnya dikunci bersama,"

tutupnya. Intinya, semua pihak diminta bergerak cepat, namun dengan persiapan yang matang.