Janji Cerah Menkeu Baru, Defisit APBN Tetap Merah di Angka Rp638,8 Triliun

Menkeu Diganti, Defisit APBN Tak Juga Berhenti

Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

Waktu dilantik jadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa sempat bicara optimis. Katanya, tunggu tiga bulan lagi, ekonomi Indonesia bakal cerah. Istilah "cerah" itu sendiri memang agak abstrak, tapi setidaknya janji itu memberi harapan. Rakyat awam pun berharap keadaan tak sesulit dulu, saat Sri Mulyani masih memegang posisi itu. Harapannya sih sederhana: APBN nggak defisit lagi, pertumbuhan ekonomi bisa melesat di atas 6 persen, bukan cuma mentok di angka 5.

Namun begitu, kenyataan di lapangan ternyata tak semanis janji. Mirip, misalnya, dengan klaim Menteri Pertanian soal surplus beras yang akhirnya berujung impor. Menkeu yang baru ini pun, rupanya, tak jauh beda. Pernyataannya soal ekonomi cerah terkesan seperti isapan jempol belaka. Postur APBN tetap saja merah.

Yang bikin bingung, dia sempat sesumbar bisa bikin APBN tak defisit. Tapi di sisi lain, dia beralasan kalau itu dilakukan, ekonomi malah bisa semrawut. Loh, kok jadi bertolak belakang? Rasanya seperti mendengar pepesan kosong.

Nyatanya, APBN 2026 sudah dirancang defisit lagi. Angkanya gede juga, Rp638,8 triliun atau sekitar 2,48 persen dari PDB. Memang sih, secara hukum angka itu masih dalam batas aman UU APBN. Tapi lihatlah pengeluarannya: alokasi untuk pemerintah pusat naik signifikan, jadi Rp3.147,70 triliun. Naik Rp142,60 triliun dari tahun sebelumnya.

Alasan di balik defisit ini pun terdengar aneh. Ada nada sedikit mengancam. Kata mereka, kalau nggak defisit, ekonomi bisa kacau seperti tahun 1998. Publik pun mulai mempertanyakan, di mana sikap teknokratik dan profesionalisme seorang Menkeu? Keahlian macam apa yang sebenarnya diandalkan?

Apalagi sebelumnya, berbagai pernyataan optimis telah disebar ke media. Janji tentang ekonomi membaik dan rakyat bakal kaya bersama. Tapi, melihat postur APBN 2026, janji-janji itu terasa sulit dianggap serius. Justru yang terjadi, transfer ke daerah malah dipangkas. Dari Rp919,9 triliun di 2025, turun drastis jadi Rp650 triliun di tahun depan.

Pertanyaannya sekarang: gimana mungkin pembangunan daerah bisa maju? Bagaimana rakyat di tingkat lokal bisa sejahtera dan "kaya bersama" pusat, jika justru alokasi dananya dipotong begitu dalam? Rasanya, logika ini yang perlu dijelaskan lebih jernih ke publik.