Data Kependudukan Dukcapil Jadi Penopang Sistem Keuangan dan Bansos

Data kependudukan yang dikelola Kemendagri ternyata punya peran yang jauh lebih luas dari sekadar administrasi. Menurut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, data dari Direktorat Jenderal Dukcapil itu kini jadi tulang punggung untuk banyak hal. Mulai dari menguatkan sistem keuangan nasional, menyalurkan bansos dengan tepat, hingga memitigasi tindak pidana pencucian uang dan mendorong layanan keuangan digital.

“Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2026).

Alasannya, Kemendagri punya jejaring Dukcapil yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Pernyataan itu disampaikannya dalam Pertemuan Tahunan PPATK Bidang Pelaporan Tahun 2026 di Jakarta. Forum yang mengusung tema "Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita" itu digelar di Convention Hall Grand Hotel Sahid.

Memang, data yang dikumpulkan Dukcapil terbilang sangat mutakhir. Cakupannya mencapai sekitar 98 persen penduduk dan diperbarui setiap hari oleh 514 kabupaten/kota. Keunggulan lainnya terletak pada kelengkapan biometrik. Sistem ini menyimpan data sidik jari, pengenalan wajah, bahkan iris mata dengan akurasi tinggi. Tak heran jika lebih dari 7.000 pengguna, dari instansi pemerintah hingga swasta seperti perbankan dan lembaga hukum, mengandalkannya.

Dampak nyatanya sudah terlihat. Tito mencontohkan, pemanfaatan data ini mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Saat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) diperbarui, terungkap sekitar 3,97 juta penerima bansos ternyata sudah tidak memenuhi syarat lagi. Koreksi ini, jelasnya, otomatis menghemat anggaran negara.

Di sisi lain, peran vital data Dukcapil juga terasa saat bencana melanda. Meskipun dokumen fisik seperti KTP hilang terbawa banjir atau longsor, identitas digital warga tetap aman tersimpan di server. “KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita,” tegas Tito. Dengan begitu, proses penyaluran bantuan dan pembukaan rekening darurat bisa berjalan lebih cepat.

Nah, dalam konteks keuangan, akses data ini membantu perbankan dalam banyak hal. Mulai dari mempercepat layanan, mencegah penipuan, sampai mendukung transaksi digital yang kian marak. Inovasi terbaru Kemendagri, digital ID atau IKD, disebut bisa memangkas waktu pembukaan rekening bank secara drastis.

“Kalau menggunakan digital IKD, digital ID, [prosesnya] hanya [butuh waktu] 3 [sampai] 4 menit saja,” jelasnya.

Kerja sama antara Kemendagri dan PPATK sendiri sudah berjalan lama dan makin intens. Tito menyebut, akses PPATK ke data Dukcapil melonjak signifikan mencapai jutaan kali dalam beberapa tahun terakhir utamanya untuk validasi dan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan.

Pada forum itu, Tito kembali menegaskan komitmen kementeriannya untuk mendukung penguatan sistem keuangan nasional. Ia juga mengingatkan ancaman di era digital. Serangan siber terhadap infrastruktur krusial seperti energi, transportasi, dan keuangan bisa melumpuhkan negara tanpa perlu serangan fisik sekalipun.

“Jadi memang sistem keuangan kita harus kita perkuat, termasuk juga cyber security-nya,” pungkasnya.

Pertemuan itu sendiri dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci. Turut hadir Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Tak ketinggalan, perwakilan dari BIN, Kejaksaan Agung, Kepolisian, serta berbagai lembaga terkait lainnya.