MPR Siapkan Lomba Debat Konstitusi untuk Mahasiswa pada 2026

Rapat pimpinan Badan Pengkajian MPR RI pekan lalu akhirnya memetakan agenda strategis untuk tahun 2026. Intinya, mereka bakal melanjutkan lima topik utama kajian ketatanegaraan yang sudah digarap sebelumnya. Tapi, ada juga program baru yang cukup menarik perhatian, namanya "Gema Konstitusi", yang sengaja menyasar kalangan kampus.

Ketua BP MPR, Yasonna Laoly, membeberkan hal ini usai memimpin rapat di Ruang Samithi III, Gedung Nusantara V, Senayan. Rapat yang digelar Senin (26/1) itu intinya buat menggodok program kerja setahun ke depan.

"Topiknya tetap seperti tahun lalu, antara lain tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat, penguatan kelembagaan, otonomi daerah, serta pemerintahan daerah," kata Yasonna, dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, topik-topik itu masih relevan dan dulu sempat memantik diskusi yang cukup mencerahkan di antara para pakar.

Namun begitu, pembahasan tak cuma berhenti di situ. Mereka juga akan menyentuh isu-isu yang lagi panas, mulai dari Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sampai bagaimana merespons berbagai putusan Mahkamah Konstitusi belakangan ini.

"Apakah kita harus menyikapi hal tersebut dengan perubahan UUD? Dan dinamika lainnya," ujar Yasonna.

Metode kajiannya pun tak jauh beda. "Semua itu kita susun, dibahas serta dikaji salah satunya dengan metode Forum Group Discussion (FGD) seperti tahun lalu," sambungnya.

Nah, soal program baru, "Gema Konstitusi" ini rencananya berupa lomba debat untuk mahasiswa se-Indonesia. Yasonna menekankan, ini beda dengan kegiatan sosialisasi biasa yang selama ini dijalankan Badan Sosialisasi MPR.

"Kalau Badan Sosialisasi ada lomba cerdas cermat untuk pelajar, ini dari Badan Pengkajian MPR bentuknya debat konstitusi untuk mahasiswa," jelasnya.

Targetnya jelas: menjaring suara dan pandangan anak muda, terutama dari fakultas hukum, ilmu sosial politik, atau bidang terkait. Mereka ingin tahu bagaimana generasi penerus ini memandang konstitusi Indonesia pasca reformasi.

"Kita ingin tahu bagaimana pandangan mahasiswa tentang konstitusi kita, bagaimana mereka menyikapi perkembangan sistem ketatanegaraan pasca perubahan UUD 1945. Perdebatan di antara mereka nanti, tentu menarik untuk kita dengarkan," ucap Yasonna.

Lebih dari sekadar lomba, program ini diharapkan bisa mengasah nalar kritis dan mendorong mahasiswa mendalami konstitusi. "Karena mereka adalah generasi muda yang ke depan pasti akan terlibat langsung dalam praktik ketatanegaraan itu sendiri," tambahnya.

Di sisi lain, agenda rutin seperti Sosialisasi Empat Pilar dan penyerapan aspirasi masyarakat tetap akan berjalan di tahun 2026. Diskusi kelompok terarah juga masih jadi andalan.

"Agenda-agenda tahun 2025 seperti sosialisasi empat pilar, penyerapan aspirasi masyarakat terkait isu-isu ketatanegaraan, dan diskusi kelompok, itu tetap kita lanjutkan," tegas Yasonna.

Koordinasi dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) juga akan terus diperkuat. Mereka berencana membahas berbagai isu konstitusional yang muncul, sekaligus membuka ruang untuk topik baru.

"Dengan K3 kita pasti terus berkoordinasi, baik soal topik kajian maupun diskusi-diskusi menarik terkait dinamika konstitusi. Tahun 2025 pembahasannya sangat menarik, dan itu akan kita lanjutkan," katanya.

Intinya, ruang untuk kajian baru tetap terbuka. Misalnya, tentang penguatan kelembagaan MPR atau fungsi lembaga itu ke depannya. "Pasti akan ada topik-topik baru... Itu semua akan kita kaji bersama," pungkas Yasonna.

Rapat penting itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat, seperti Wakil Ketua BP MPR Dr. Hindun Anisah, serta Kepala Bagian Sekretariat Badan Pengkajian, Andrianto, beserta jajaran pendukung teknis lainnya.