Golkar MPR Siapkan Obligasi Daerah untuk Atasi Tekanan Anggaran

Sepanjang 2025, Fraksi Golkar di MPR punya agenda padat. Fokus utama mereka? Pendidikan. Tapi, jangan salah, mereka juga sudah melirik jauh ke depan. Untuk tahun 2026, isu obligasi daerah atau municipal bond sudah masuk dalam radar sebagai jawaban atas persoalan anggaran daerah yang kerap ketat.

Ketua Fraksi, Melchias Markus Mekeng biasa disapa Mekeng menekankan bahwa pendidikan adalah prioritas. Ia mengingatkan, konstitusi kita sebenarnya sudah jelas: minimal 20% dari APBN dan APBD harus dialokasikan untuk sektor ini. Sayangnya, realitanya di lapangan belum sesuai harapan. Angka 20% itu sering kali belum tercapai.

“Alokasinya kerap teralihkan ke pos-pos lain. Makanya kami angkat isu ini. Syukurlah, respons pemerintah positif. Dan di 2026 nanti, sudah terlihat perubahan untuk anggaran pendidikan kita,”

Ujar Mekeng dalam keterangan tertulisnya, Rabu lalu. Pernyataan itu ia sampaikan di Ruang Rapat Pimpinan Fraksi Golkar, Gedung Nusantara V, Senayan.

Harapannya ke depan sederhana: anggaran pendidikan harus terus naik. Menurutnya, kunci kemajuan bangsa ya di sana, pada sistem pendidikan yang berkualitas dan berjalan baik. Tapi, itu bukan satu-satunya pekerjaan rumah.

Di sisi lain, sejak September tahun lalu, mereka mulai serius mengusung obligasi daerah. Kenapa? Banyak daerah yang kelimpungan setelah kebijakan efisiensi anggaran pusat diberlakukan. Tekanan fiskal itu nyata.

“Kami tawarkan solusi yang sudah diterapkan di banyak negara: municipal bond. Untuk sosialisasi, kami sudah gelar empat sarasehan nasional, dari Sulawesi Utara, Yogyakarta, Bandung, sampai Bali,”

jelasnya.

Rencananya, Kalimantan Timur dan NTT akan jadi tujuan berikutnya. Kegiatan bakal jeda sebentar selama Ramadan, lalu dilanjutkan lagi pasca-Lebaran di Jawa Timur dan Sumatera Selatan.

“Nanti, setelah semua rangkaian ini rampung, kami akan susun naskah akademik. Dokumen itu akan kami serahkan ke DPR untuk diproses jadi RUU Obligasi Daerah. Tentu, masih banyak isu konstitusional lain yang akan kami kaji,”

tambah Mekeng.

Ia menyebut sederet masalah mendesak lain, seperti kemiskinan dan kesehatan. Itu adalah hak dasar rakyat yang butuh perhatian negara. Semua itu rencananya akan digarap sepanjang 2026.

“Dengan begitu, kinerja fraksi kami bisa terlihat jelas. Intinya, Fraksi Golkar MPR siap berkarya lebih keras lagi,”

tutupnya.

Sekretaris Fraksi, Ferdiansyah, juga angkat bicara. Ia menambahkan, isu-isu lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan dibahas. Itu semua amanat konstitusi, termasuk soal kesenjangan sosial yang masih jadi polemik.

Fakir miskin dan anak terlantar, misalnya, masuk dalam daftar perhatian. Pembahasan ini terkait erat dengan Pasal 28 UUD 1945, yang mengatur hak-hak dasar warga negara. Nanti, hasil kajiannya akan didiskusikan di rapat DPR dan disampaikan ke pemerintah.

“Kita tahu, dalam Pembukaan UUD 1945 ada tiga tujuan utama bangsa. Pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, mensejahterakan rakyat. Ketiga, punya politik luar negeri yang bebas aktif,”

pungkas Ferdiansyah.

Agenda mereka memang panjang. Tinggal tunggu eksekusinya saja.